 |
| Pulau Papua Barat & Bendera Negara |
Negara kepulauan Vanuatu di Samudera Pasifik telah sejak lama vokal mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka di Papua Barat. Kendati demikian, pemerintah Vanuatu menyatakan menghargai kedaulatan NKRI di Papua.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Vanuatu Alfred Carlot saat bertemu dengan Menlu RI Marty Natalegawa di Jakarta, Selasa 20 Desember 2011. Menurutnya, Vanuatu tidak hanya mendukung kemerdekaan di kawasan, tapi juga kemerdekaan di seluruh dunia.
"Kami mengakui otoritas Indonesia di Papua. Tapi, kami mendukung adanya kesepakatan otonomi yang lebih luas dari pemerintah Indonesia," kata Carlot.
Dukungan Vanuatu atas kemerdekaan Papua sebenarnya didasarkan pada solidaritas masyarakat Melanesia di kawasan itu. Dukungan ini diwujudkan dalam dukungan Vanuatu terhadap resolusi mendukung kemerdekaan Papua di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG), 2010 silam. MSG adalah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari empat negara Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Dalam resolusi tersebut, Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat, mendukung gugus tugas baru urusan Papua Barat di MSG dan meratifikasi konvensi PBB soal status pengungsi di Papua Barat.
Namun pemerintah Vanuatu dianggap memiliki standar ganda oleh Vanuatu Free West Papua Association. Dalam sidang Dewan Umum PBB 2011, isu Papua Barat sama sekali tidak diangkat oleh Perdana Menteri Sato Kilman. Dalam pidatonya, Kilman hanya menyatakan tidak mengakui French Polynesia dan Kaledonia Baru sebagai bagian dari Perancis.
Kendati mendukung kemerdekaan Papua Barat, tapi Carlot mengatakan hal ini tidak akan mengganggu hubungan kerja sama dengan Indonesia yang baru saja dirintis. "Kami memang vokal terkait Papua, tapi kami (Indonesia-Vanuatu) akan tetap menjadi sahabat," kata Carlot.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Vanuatu Alfred Carlot saat bertemu dengan Menlu RI Marty Natalegawa di Jakarta, Selasa 20 Desember 2011. Menurutnya, Vanuatu tidak hanya mendukung kemerdekaan di kawasan, tapi juga kemerdekaan di seluruh dunia.
"Kami mengakui otoritas Indonesia di Papua. Tapi, kami mendukung adanya kesepakatan otonomi yang lebih luas dari pemerintah Indonesia," kata Carlot.
Dukungan Vanuatu atas kemerdekaan Papua sebenarnya didasarkan pada solidaritas masyarakat Melanesia di kawasan itu. Dukungan ini diwujudkan dalam dukungan Vanuatu terhadap resolusi mendukung kemerdekaan Papua di KTT Melanesian Spearhead Group (MSG), 2010 silam. MSG adalah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari empat negara Melanesia, yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Dalam resolusi tersebut, Vanuatu mendukung kemerdekaan Papua Barat, mendukung gugus tugas baru urusan Papua Barat di MSG dan meratifikasi konvensi PBB soal status pengungsi di Papua Barat.
Namun pemerintah Vanuatu dianggap memiliki standar ganda oleh Vanuatu Free West Papua Association. Dalam sidang Dewan Umum PBB 2011, isu Papua Barat sama sekali tidak diangkat oleh Perdana Menteri Sato Kilman. Dalam pidatonya, Kilman hanya menyatakan tidak mengakui French Polynesia dan Kaledonia Baru sebagai bagian dari Perancis.
Kendati mendukung kemerdekaan Papua Barat, tapi Carlot mengatakan hal ini tidak akan mengganggu hubungan kerja sama dengan Indonesia yang baru saja dirintis. "Kami memang vokal terkait Papua, tapi kami (Indonesia-Vanuatu) akan tetap menjadi sahabat," kata Carlot.
Sumber : Viva News
0 Comments
Postingan
