Tampilkan postingan dengan label Aksi Protes. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Aksi Protes. Tampilkan semua postingan

Kamis, 01 November 2012

Papua Butuh Pemimpin yang Takut & Taat Tuhan


Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Ch.

Jayapura—Pernyataan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di  Tanah Papua (PGGP), Pdt.Lipius Biniluk,S.Th   yang menyatakan Rakyat Papua  belum sejahtera  karena  para pemimpin di tanah Papua mulai dari MRP, DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua. bahkan pemerintah kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri dengan egonya, rupanya direspon positif Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Ch.

Syufi, mengatakan, FMMP  mengajak seluruh komponen masyarakat Papua agar dalam Pemilukada Gubernur ini  memilih pemimpinnya harus rasional tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan primordialisme suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), tetapi memilih pemimpin yang benar-benar takut dan taat pada perintah Tuhan.

Hal ini agar benar-benar nanti pemimpin yang terpilih untuk memimpin rakyat Papua adalah pemimpin yang akomodatif, aspiratif dan pluralis bagi semua perbedaan yang ada di Papua ini. Diharapkan juga masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu meruhan yang tak betanggungjawab, masyarakat juga harus berhati-hati dengan praktik-praktik intimidasi, teror, dan serangan fajar.


Saran  FMMP juga masyarakat jangan  memilih pemimpin yang  bagaikan memilih kucing dalam karung,  tetapi masyarakat harus menilai secara arif dan bijak sesuai dengan track record dan sepak terjang seseorang itu sebelum maju sebagai  kandidat Gubernur hingga masyarakat menjatuhkan pilihannya tidak sia-sia, kalau masyarakat salah memilih seorang figur pemimpin berarti sama halnya dengan membuang  “mutiara ke kandang sapi” tetapi memilih orang yang dikenal oleh masyarakat sendiri yang  akan menghasilkan seorang pemimpin negarawan (ideal) yang benar-benar populis dan visioner untuk mampu membangun seluruh masyarakat di Tanah Papua ini secara baik menuju masyarakat adil, damai dan sejahtera. Masyarakat harus memilih pemimpin yang di kenal oleh masyarakat sendiri serta rendah hati, mempunyai kasih dan selalu mudah di jumpai masyarakat.

“Pesan kami untuk masyarakat Papua yang menggunakan hak pilihnya dalam proses PEMILUKADA ke depan harus lebih rasional dalam memilih pemimpinnya jangan di dasarkan pada pertimbangan dan motivasi tertentu yang kelak hanya membawa derita panjang bagi masyarakat itu sendiri,” ujarnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Abepura, Kamis, (1/11).


Selain itu, masyarakat Papua jangan percara pada kata-kata tetapi percaya pada perbuatan dan hal yang terpenting juga perlu di ingat oleh seluruh rakyat di tanah Papua bahwa “mesin partai itu penting, tetapi yang lebih penting adalah figure seseorang. Serta Jangan memilih pemimpin gubernur dan wakil gubernur yang merasa diri pandai, tetapi pilihlah pemimpin yang pandai merasa dan menghargai amanat rakyat. Dari mana saya datang, dan untuk siapa saya datang? atau saya mewakili siapa dan memperjuangakan kepentingan siapa? dan jangan salah memilih pemimpin yang hanya bekerja untuk menampung harta kekayaan pribadi dan keluarganya dan melupakan rakyat yang memilih dia untuk duduk di kursi kepala daerah (Gubernur) tersebut.

Diharapkan pula bagi kontestan yang siap untuk berlaga dalam perhelatan politik di panggung demokrasi untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Povinsi Papua harus lebih dewasa dalam berdemokrasi  dan mengedepankan sportifitas. Siapa saja dia yang kelak terpilih berdasarkan suara mayoritas rakyat diharapkan pada kandidat-kandit yang kalah yang harus berjiwa besar dan legowo. Serta diharapkan tidak ada unsur-unsur  ketidakpuasan dari para kontestan yang kalah kompetisi dan terjadi saling gugat menggugat yang hanya  menghambat proses konsolidasi demokrasi dan pembangunan  yang lebih substansial bagi rakyat kita.

Sebab sudah sekian lama rakyat kita telah menuggun seorang fugur  pemimpin gubernur dan wakil guebernur yang definitif, akibat dari tarik molornya Pemilukada serta tarik ulur kepentingan para elit-elit politik di legislatif dan eksekutif. “Hari ini Papua butuh pemimpin  yang jadi juru selamat, bukan “pemimpi” yang jadi juru retorika, juru deklamator, dan juru ilusi yang banyak berkoar-koar dengn janji palsu bagi rakyat kita, tapi rakyat butuh kerja nyata. Kami juga minta pemerintah, jangan melakukan pergantian karateker gubernur lagi, karena rakyat butuh pemipin yang defenitif bukan pemimpin karateker. Rakyat Papua butuh pelayanan pembangunan, bukan butuh siapa yang memimpin,” tandasnya.

Diharapkan Pemilukada Provinsi Papua segara dilaksanakan pada awal tahun 2013 untuk menjawab situasi rakyat hari ini yang sudah lama haus akan pembangunan. Perlu adanya sinergistas antar semua takeholder (KPU, Bawaslu, DPR, Pemerintah, Parpo, dan konstituen) untuk dapat mendukung semua tahapan Pemilukada untuk terproses secara akeleratif dan cepat
 


Senin, 17 September 2012

Analysis: Aid access challenges for Indonesia's Papua region



Many indigenous Papuans feel marginalized
JAKARTA, 17 September 2012 (IRIN) - Aid agencies in Indonesia's Papua region say their work is coming under increased government scrutiny due to Jakarta's concern over a secessionist movement on the island.

"So many international aid groups working in Papua have been pushed out by the government," Andreas Harsono, a researcher for Human Rights Watch (HRW) who has been covering Indonesia for years, told IRIN, citing a string of NGOs and charity groups, as well as the International Committee of the Red Cross (ICRC), that have had to leave.

"They can maintain a presence if they work with the government, but if they give aid directly to Papuans or Papuan organizations, aid groups will be heavily scrutinized by the government and suspected of aiding the independence movement."

The resource-rich Papua region (2,000km east of Jakarta and comprising the provinces of Papua and West Papua) has the lowest levels of human development of Indonesia's 33 provinces, with about 34 percent of Papuans living on less than US$1 per day, according to government statistics. The region has a land area nearly twice that of the UK but a population of only 3.5 million.

"There are multiple issues facing West Papua and Papua today," said Dini Sari Djalal, head of communications at the World Bank's Jakarta office. "Among the most vital are poverty, maternal mortality and HIV/AIDS. The two provinces rank worst in these indicators in all of Indonesia."

At the same time, the region is prone to a host of natural disasters, one of the most recent being a 6.1 magnitude quake on 8 September recorded off the coast of Nabire, Papua.

"In the West Papuan cities of Manokwari and Sorong, earthquakes are recorded on a fairly regular basis as is flooding," said Phillip Charlesworth, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies head of delegation for Indonesia.

But it is Papua's decades-long simmering separatist movement that has often dominated international media attention.

Although the government granted the region Special Autonomy status in 2001, activists continue to voice their discontent, calling for greater autonomy to help improve the region's socioeconomic problems.

Native Papuans are benefiting neither from the land and forests exploited by outside timber and palm oil companies, nor the region's immense mineral wealth, including gold, copper and other metals, they say.

This summer, the International Crisis Group reported at least 15 violent incidents in the provincial capital Jayapura in May and June, and others in the central highlands.

Since the former Dutch colony was annexed in 1969, a small armed group known as the Free Papua Organization (OPM) has been fighting for Papuan independence.

Human rights groups estimate some 100,000 Papuans have died in the conflict since the 1960s, while local media regularly report on clashes between the OPM and security forces.

Economic marginalization, coupled with an ongoing influx of labour migrants from elsewhere in Indonesia continues to fuel tension, particularly over the issue of jobs.

In many of the region's cities and towns, non-native Papuans are now in a majority, and tensions between the two groups are not uncommon, as are reports of the government's often heavy-handed response towards the indigenous population.

Read More : klik Here

Senin, 02 Januari 2012

Mahasiswa Minta Tragedi Kekerasan di Papua, Mesuji dan Bima Diusut

KAM ITS
Surabaya - 8 Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa ITS (KAM ITS) menggelar aksi unjuk rasa. Mereka prihatin atas tragedi kekerasan yang terjadi di Papua, Mesuji dan Bima.

"Kami mahasiswa ITS mengadakan aksi ini di akhir tahun sebagai bentuk solidaritas kami atas kekerasan yang terjadi di Papua, Mesuji dan Bima," kata korlap aksi, Arif Firdaus Lazuardi, kepada wartawan, Sabtu (31/12/2011).

Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan KAM ITS menggelar aksinya sebagai bentuk harapan agar tindak kekerasan yang terjadi di Papua, Mesuji dan Bima bisa cepat diusut tuntas.

"Kami mahasiswa ITS sudah frustasi dan jenuh dengan apa yang terjadi di Indonesia, makanya saat ini kami mengadakan ini dengan memberi dukungan agar kasus di Papua, Mesuji dan Bima bisa diselesakan dengan cepat oleh pemerintah dan aparat hukum," ungkap arif.

Dalam aksinya, mereka juga menggelar berbagai poster. Diantaranya bertuliskan, "Polisi Harusnya Anti Kekerasan Bukan Antek Kekerasan", "Pemerintah dan Aparat Hukum Junjung Tinggi HAM (Hak Asasi Modal)", "Dukung Pemerintah dan Aparat Hukum dalam Tindak Kekerasan Terhadap Rakyat Sipil Agar Rakyat Terus Tertindas" dan beberapa poster lainnya.

Dari pantauan detiksurabaya.com, selain melakukan pantomime mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal di traffic light Monumen Polri di Jalan Raya Darmo. Meski tidak mengganggu arus lalu lintas, polisi tetap menjaga jalannya aksi.
Sumber : Detikcom

Sabtu, 31 Desember 2011

Warga Kurdi protes serangan warga sipil

Protes Warga Turki beretnis Kurdi 
Warga Turki beretnis Kurdi melampiaskan kemarahan atas serangan udara militer Turki yang menewaskan 35 orang warga sipil Kurdi.
Mereka menggelar unjuk rasa di Istanbul, Jumat (30/12) malam, menyalahkan serangan itu sebagai bukti bahwa pemerintah Turki masih menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan Kurdi.

Amarah dan ratapan tangis keluarga para korban, seperti dilaporkan kantor berita AP, juga terlihat ketika proses pemakaman terhadap korban tewas serangan itu, yang sebagian adalah perempuan dan anak-anak.
Dalam demonstrasi di Istanbul, salah-seorang pengunjuk rasa, Yilmaz Bektas, mengatakan bila rekonsiliasi dengan kelompok pemberontak Kurdi tidak tercapai, maka "kejadian serangan udara seperti itu akan terus berulang."
Sambil membawa poster dan spanduk, para pendemo juga menganggap pemerintah dan militer Turki harus bertanggungjawab atas insiden tersebut.
"Tanggung jawab tidak hanya pada pundak pimpinan militer... Ini adalah rencana bersama antara pemerintah Turki dan pimpinan militer. Mereka menjalankan rencana ini bersama-sama. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, "kata Leman Yurtsever, salah-seorang pengunjukrasa.
Dalam sebuah pernyataan email, kelompok pemberontak Kurdi, PKK, menyebut insiden serangan udara itu sebagai "pembantaian."
Ini adalah rencana bersama antara pemerintah Turki dan pimpinan militer. 
Mereka menjalankan rencana ini bersama-sama.
Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan."

Penyelidikan penuh

Pemerintah Turki sendiri berjanji melakukan penyelidikan penuh atas serangan udara Rabu (28/12) lalu, dan hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat.
Melalui pernyataan perjabat terkait, Pemerintah Turki mengatakan ada kesalahan yang menyebabkan militer mengira 35 orang penyelundup yang menjadi sasaran serangan sebagai anggota kelompok pemberontak Kurdi.
Angkatan bersenjata Turki secara resmi mengirim duka cita kepada keluarga korban yang tewas dalam serangan udara di kawasan perbatasan Irak Rabu malam.
Pernyataan bela sungkawa dimuat di situs militer Turki dan para wartawan mengatakan sangat jarang militer menyampaikan pernyataan semacam ini secara terbuka.
"Jika ada keteledoran atau kesalahan, mereka yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban," kata Wakil Perdana Menteri Bulent Arinc.
Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menggambarkan insiden ini sesuatu yang menyedihkan.
Ia mengatakan pesawat-pesawat F-16 mengebom Desa Ortasu di Provinsi Sirnak setelah foto dari pesawat pengintai menunjukkan ada 40 orang mendekati perbatasan dari wilayah Irak.
"Belakangan baru diketahui mereka adalah orang-orang yang menyelundupkan rokok dan solar," kata Erdogan seperti dikutip kantor berita AP.
Biasanya, kata Erdogan, penyelundupan seperti ini dilakukan oleh kelompok yang beranggotakan tiga hingga lima orang.
Ia menambahkan beberapa serangan terhadap pos militer Turki di perbatasan dengan Irak belakangan ini dilakukan oleh gerilyawan yang menyelundupkan senjata dari Irak.
Sekitar 20% penduduk Turki yang berjumlah 74 juta berasal dari etnis Kurdi.
Sebagian besar membaur dengan masyarakat lain namun ada kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan dan menginginkan otonomi di daerah Turki tenggara.


Berbagi