2 Tentara Pembunuh dari Indonesia Ditembak Pukul 08:00 AM Waktu West Papua

Mathias Wenda, Chief Gen. WPRA, dari medan pertempuran di wilayah perbatasan antara West Papua (Negara Kolonial Republik Indonesia – NKRI) dengan Papua New Guinea telah melaporkan kepada crew PMNews bahwa telah terjadi baku tembak di wilayah perbatasan pada pukul 08:00 pagi Waktu West Papua di wilayah Wutung, daerah perbatasan NKRI – Papua New Guinea.

Menurut Gen. Wenda operasi ini dilakukan atas dasar Surat Perintah Operasi Umum Pangktikor WPRA bretanggal 20 Juli 2017, yang telah disampaikan kepada seluruh panglima dan prajurit pejuang Papua Merdeka di seluruh Tanah Papua.

Dalam peristiwa baku tembak antara Tentara NKRI dan pasukan WPRA ini telah ditembak dua orang anggota TNI dan diakui Gen. Wenda tidak ada korban dari pihak WPRA.

Demikian untuk disebarluaskan kepada dunia.

Baca Selengkapnya di Papuapost

Read More

Australia urged to ‘step up substantially’ to halt violence in neighbouring West Papua

Vanuatu’s Prime Minister Charlot Salwai Tabimasmas at the UN. FR170574 AP

Exclusive: West Papua continues to be rocked by bloody violence as Indonesian security forces and pro-independence protesters clash. And Australia has been urged to do more to end the bloodshed.
BY VIRGINIA LANGEBERG
Australia has been urged to “step up substantially on the issue of West Papua”, with  Vanuatu’s leaders taking to the stage of the UN General Assembly to “emphatically condemn” alleged human rights violations in the region. 
Following reports of a mass exodus from the town of Wamena, in the Indonesian province of Papua, and increased violence on Monday, Vanuatu urged global leaders to assist West Papuans.

“We condemn, emphatically, violations of human rights of the indigenous people of West Papua,” Vanuatu’s Prime Minister Charlot Salwai Tabimasmas told the UN.

read more Click Here

Read More

Forkorus Nilai Pembentukan Raja-Raja, Bagian dari Praktek Adu Domba

JAYAPURA - Pembentukan raja-raja di Tanah Papua pada Rabu, (11/10) lalu yang ditandai dengan dikukuhkannya Alex Mebri Meden Yansu Meiran selaku Raja di tanah ini,  ditanggapi serius oleh  Forkorus Yoboisembut yang diklaim pendukungnya sebagai  Presiden Negara Federal repoblik Papua Barat (NFRPB),.
Menurut Forkorus pembentukan raja-raja itu wajar saja, karena mereka (Raja Alex Mebri Cs) mempunyai hikmat untuk melakukannya, tapi hal itu tidak akan berpengaruh terhadap perjuangan NFRPB yang sudah terbangun dan terbentuk  selama ini yang secara defacto sudah diakui keberadaannya.
Pernyataan Forkorys tersebut diungkapkan melalui Ketua Panitia Perayaan Konferensi Rakyat Papua (KRP) III, Pdt. Ketty Yabansabra, S.Teol kepada  Bintang Papua, Sabtu (13/10).  Dikatakannya, mengenai hal itu dirinya telah bertemu dengan  Forkorus Yoboisembut yang kini tengah menjalani hukumannya di LP.  “Kami tetap melihat mereka sebagai bagian dari kami, tapi apa yang mereka perbuat, itu tidak akan mempengaruhi sikap kami,” ujarnya kepada Bintang Papua di Kantor Dewan Adat Papua (DAP), Sabtu, (13/10).
Ditegaskan, pembentukan Kerajaan Papua Barat New Guena/Malanesia (KPBNG/M) tersebut, sama sekali tidak mengoyahkan kedalautan NFRPB. Pasalnya, bagi pihaknya memahami bahwa keberadaan (KPBNG/M) hanyalah permainan semata dari pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya NFRPB, dan KPBNG/M hanya representasi dari praktek-praktek adu domba yang terus dilancarkan diatas tanah ini oleh pihak-pihak yang selama ini mengadudomba rakyat Papua. Dengan kata lain, KPBNG/M merupakan corong kejahatan yang dititipkan di dalam mulut mereka. Corong itu adalah sebagaimana didalam dokumen yang ditulis oleh Presiden NFRPB tidak lain TNI/Polri dan pihak-pihak lainnya yang turut bermain di dalam persoalan politik Papua ini.
“Semoga mereka (TNI, Polri dan petinggi NKRI melihat dengan akal budi bahwa rakyat Papua maju dengan sopan santun, mestinya mereka menempatkan diri sebagai manusia,” paparnya.
Soal bertolak belakang paham kenegaraan satu sama lainnya, tapi pada prinsipnya sistem dan struktur penataan pemerintahan NFRPB itu mengacu pada segala nilai-nilai yang ada dalam nilai-nilai kehidupan peradaban orang Papua, itu berarti NFRPB menyatakan bahwa kerajaan KPBNG/M yang didirikan itu tidak ada dalam sistem dan struktur pemerintahan NFRPB dan tidak ada dalam nilai-nilai kearifan lokal orang Papua.
Menurutnya, sistem kerajaan hanya ada di Sorong dan Raja Ampat (Itu lokal disana) tapi kalau sistem kerajaan mau dibentuk di seluruh Papua, itu tidak bisa dilakukan, karena di daerah lainnya di tanah Papua ini tidak ada yang menunjukan nilai-nilai adanya kerajaan, sebab di Papua hanya ada Ondoafi, kepala-kepala suku, Mambri, dan selanjutnya sesuai dengan sebutan adat istiadat daerah masing-masing.
“Jadi silakan mereka (KPBNG/M) jalan, tapi mereka juga bagian dari orang Papua, kecuali mereka menyatakan diri tidak sebagai orang Papua, ada saatnya itu kita akan lihat. Program yang ada dalam struktur pemerintahan kami jelas, sedangkan mereka tidak ada, hanya mereka meraba-raba saja/mereka-reka saja,” imbuhnya Sumber : Bintang Papua

Read More

Analysis: Aid access challenges for Indonesia's Papua region

Many indigenous Papuans feel marginalized

JAKARTA, 17 September 2012 (IRIN) - Aid agencies in Indonesia's Papua region say their work is coming under increased government scrutiny due to Jakarta's concern over a secessionist movement on the island.

"So many international aid groups working in Papua have been pushed out by the government," Andreas Harsono, a researcher for Human Rights Watch (HRW) who has been covering Indonesia for years, told IRIN, citing a string of NGOs and charity groups, as well as the International Committee of the Red Cross (ICRC), that have had to leave.

"They can maintain a presence if they work with the government, but if they give aid directly to Papuans or Papuan organizations, aid groups will be heavily scrutinized by the government and suspected of aiding the independence movement."

The resource-rich Papua region (2,000km east of Jakarta and comprising the provinces of Papua and West Papua) has the lowest levels of human development of Indonesia's 33 provinces, with about 34 percent of Papuans living on less than US$1 per day, according to government statistics. The region has a land area nearly twice that of the UK but a population of only 3.5 million.

"There are multiple issues facing West Papua and Papua today," said Dini Sari Djalal, head of communications at the World Bank's Jakarta office. "Among the most vital are poverty, maternal mortality and HIV/AIDS. The two provinces rank worst in these indicators in all of Indonesia."

At the same time, the region is prone to a host of natural disasters, one of the most recent being a 6.1 magnitude quake on 8 September recorded off the coast of Nabire, Papua.

"In the West Papuan cities of Manokwari and Sorong, earthquakes are recorded on a fairly regular basis as is flooding," said Phillip Charlesworth, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies head of delegation for Indonesia.

But it is Papua's decades-long simmering separatist movement that has often dominated international media attention.

Although the government granted the region Special Autonomy status in 2001, activists continue to voice their discontent, calling for greater autonomy to help improve the region's socioeconomic problems.

Native Papuans are benefiting neither from the land and forests exploited by outside timber and palm oil companies, nor the region's immense mineral wealth, including gold, copper and other metals, they say.

This summer, the International Crisis Group reported at least 15 violent incidents in the provincial capital Jayapura in May and June, and others in the central highlands.

Since the former Dutch colony was annexed in 1969, a small armed group known as the Free Papua Organization (OPM) has been fighting for Papuan independence.

Human rights groups estimate some 100,000 Papuans have died in the conflict since the 1960s, while local media regularly report on clashes between the OPM and security forces.

Economic marginalization, coupled with an ongoing influx of labour migrants from elsewhere in Indonesia continues to fuel tension, particularly over the issue of jobs.

In many of the region's cities and towns, non-native Papuans are now in a majority, and tensions between the two groups are not uncommon, as are reports of the government's often heavy-handed response towards the indigenous population.

Read More : klik Here

Read More

Kontras: Penembakan Mako Tabuni Disengaja

Mako M Tabuni [Ketua 1 KNPB]

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebutkan, ada dugaan kesengajaan penembakan Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni hingga tewas oleh kepolisian. Tewasnya Mako itu mengakibatkan kerusuhan di Jayapura.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan, hasil investigasi timnya di lokasi penembakan, saat itu datang tiga mobil dengan pelat nomor sipil. Para penumpang yang berpakaian sipil lalu mendekati Mako.

"Orang berpakaian sipil itu lalu menembaki (Mako)," kata Haris saat diskusi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/6/2012).
Haris mengatakan, awalnya pihaknya menduga penembakan itu sama seperti penembakan misterius yang selama ini terjadi di Papua. Pasalnya, dalam beberapa jam pertama pascapenembakan, tidak ada keterangan resmi dari kepolisian. Apalagi mereka yang melakukan penyergapan berpakaian sipil.
Sebelumnya, kepolisian menyebutkan sudah mencoba mengajak berdialog Mako untuk dilakukan penangkapan. Namun, Mako menolak dan mencoba untuk melarikan diri. Polisi mengejar dan mencoba menangkap Mako.
Sempat terjadi perebutan senjata. "Saat moncong senjata mengarah ke petugas yang sedang bergumul dengan Mako, anggota lain terpaksa menembaknya," ujar Kapolda Papua Irjen BL Tobing.
Kepolisian juga menyebut menemukan satu pistol Taurus dengan enam peluru di dalam baju Mako ketika diperiksa di rumah sakit. Di dalam tasnya, menurut keterangan polisi, ada 16 peluru kaliber 38.
Haris meragukan keterangan kepolisian itu. Pasalnya, kata dia, pernyataan adanya senjata api dan peluru itu baru belakangan disampaikan kepolisian kepada publik. Harus mengaitkan sikap Polri itu ketika menangani terorisme selama ini, yakni menembak mati target.
"Polisi lalu klaim teroris yang akan melakukan penyerangan," ucap dia.

Sumber : vogelkoppapua

Read More

Belanda Mengkhianati Orang Papua

Kampanye Papua Merdeka di UK

Belakangan semakin gencar warga Papua menuntut kemerdekaan dari Republik Indonesia. Namun semakin keras tuntutan mereka, tindakan pihak keamanan Indonesia pun semakin bengis. Mereka menuntut merdeka, karena dulu diiming-imingi kemerdekaan oleh Belanda. Apa yang terjadi saat itu?

Koran Belanda De Volkskrant menampilkan berita tentang kasus Papua ini panjang lebar. Setelah lima puluh tahun, tulis koran ini, orang Papua juga masih merasa dikhianati Belanda. Kemerdekaan yang dijanjikan Belanda kepada rakyat Papua, tak kunjung datang. Tapi cita-cita kemerdekaan itu masih hidup di hati orang Papua.

Namun cita-cita itu ditindas dengan keras oleh pemerintah Indonesia. Demikian De Volkskrant mengawali laporannya.

Mempertahankan pengaruh
Ketika Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia pada 1949, Nieuw-Guinea, nama Papua di zaman Belanda, tetap dipertahankan sebagai wilayah jajahan Belanda. Alasannya apa, tidak jelas. Mungkin karena Belanda masih mau mempertahankan pengaruhnya di kawasan.

Lalu Belanda pun membangun kawasan itu dan berupaya untuk menjadikannya sebagai kawasan jajahan teladan. Mungkin tujuannya untuk menunjukkan ke mata dunia, bahwa penjajahan itu tidak selalu buruk.

Namun Indonesia tetap menuntut kawasan itu dan mengancam perang. Malah Indonesia beberapa kali mencoba melakukan invasi. Dunia internasional semakin mendesak Belanda untuk melepas daerah jajahannya itu, untuk mencegah bertambah parahnya kondisi.

Cikal bakal
Namun Belanda tidak mau sama sekali menyerahkan Papua kepada Indonesia. Belanda malah menyiapkan kemerdekaan kawasan itu. Maka pada 1 Desember 1961 Nicolaas Jouwe memperkenalkan bendera Bintang Kejora. Lalu dibentuklah Dewan Nieuw-Guinea, yang berfungsi sebagai cikal bakal pemerintah Papua Merdeka.

Indonesia menentang dengan sengitnya dan akhirnya tercapai kompromis di PBB. Kawasan itu akan dimasukkan di bawah naungan PBB dan lama kelamaan akan digelar "act of free choice", semacam referendum, supaya rakyat Papua bisa menentukan pilihan merdeka atau tidak.

Invasi Indonesia
Namun Indonesia cepat-cepat menginvasi kawasan itu sebelum Belanda hengkang dari sana. Pada 1969 "referendum" yang kontroversial itu digelar. Sekelompok orang Papua yang sudah dipilih lebih dahulu dipaksa memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

Dunia internasional sempat memprotes, tapi akhirnya pasrah juga.

Sejak itulah Nieuw-Guinea menjadi provinsi Indonesia dan diberi nama Irian Jaya. Ibu kota Holandia diganti dengan Jayapura.

Dari cerita di atas jelas sekali orang Papua saat itu dijanjikan oleh Belanda untuk merdeka. Tapi janji itu tak terpenuhi oleh Belanda. Karena janji Belanda itulah, orang Papua kecewa."Orang Papua dikhianati politisi." Demikian bunyi judul berita di De Volkskrant.

Sumber : Radio Nederland

Read More

Menhan Yakin Penembakan di Papua Ulah OPM

MENHAN - RI 2012

Kementerian Pertahanan memastikan sejumlah rangkaian kejadian penembakan misterius di Papua adalah ulah dari golongan separatis yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM), bukan dari TNI atau Polri.

"Penembakan itu clear bukan dari TNI atau Polri. Tapi berasal dari OPM yang berbaur dengan masyarakat. Maka dari itu kita harus bersikap hati-hati," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Selasa, 17 Januari 2012.

Separatisme di Papua, embrionya di Sorong dan Timika, terkait dengan masalah Freeport.

Ditambahkan Purnomo, dalam acara Silaturahmi Menteri Pertahanan RI dengan Pemred Media Massa malam ini di Jakarta, separatisme di Papua, embrionya berada di Sorong dan Timika, terkait dengan masalah Freeport.

"Menyangkut otonomi daerah yang pembagian kuenya besar," katanya.

Disampaikan Purnomo, ada empat batalyon yang ada di Papua serta di Merauke untuk menjaga perbatasan. "Separatis saat ini masih ditangani oleh Polda setempat," kata Purnomo.

Sementara itu, menyinggung soal perbatasan wilayah Indonesia, Purnomo menyebutkan bahwa pihaknya selalu waspada. Saat ini Kemenhan sedang mengembangkan industri pertahanan dalam negeri dengan membangun Kapal Cepat Rudal 40.

Sumber : VIVA NEWS

Read More

Menurut Nick Messet : Ganti Organisasi Papua Merdeka Menjadi Organisasi Papua Membangun

West Papua Revolusionary Army

Messet meminta kelompok yang bergerilya di hutan untuk kembali ke tengah masyarakat.

Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk kemerdekaan bangsa Papua, saat ini sudah tidak murni lagi. Pernyataan keras ini diungkapkan mantan Menteri Luar Negeri OPM, Nicholas Messet, Jumat 20 Januari 2012. Menurut dia, aksi OPM sudah diboncengi kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

"Pergerakan OPM sekarang tidak lagi murni memperjuangkan ideologi memerdekakan Papua, tapi sudah digunakan untuk kepentingan kelompok," katanya.

Pria yang sejak 1969 bermukim di Swedia ini menyatakan kekuatan tertentu itu berada di belakang setiap pergerakan OPM belakangan ini.

"Ada yang bermain. OPM kini sudah dipelihara atau dibina mereka," dia menandaskan, ketika ditanya tanggapannya terkait pendudukan markas OPM Eduda Pania.

Karena itu dia mengusulkan agar kepanjangan OPM segera diganti menjadi "Organisasi Papua Membangun", bukan lagi "Organisasi Papua Merdeka".

"Saya sudah pernah katakan di salah satu TV nasional, ada yang bermain untuk kepentingan proyek mereka," ucapnya. "Jadi, sebaiknya itu dihentikan. Sekarang mari membangun Papua. Jangan peralat orang Papua untuk proyek-proyek besar dan siapa saja."

Messet melanjutkan saat ini di dunia internasional nyaris tidak ada lagi yang berpikir soal Papua merdeka. Sebab, sudah ada solusi lain, yakni otonomi khusus. "Jangan lagi terbuai dengan mimpi kemerdekaan. Mari kita bangun Papua agar lebih baik lagi, dengan semangat otonomi khusus," dia menyerukan.

Karena itu, dia meminta kelompok-kelompok yang masih berseberangan dengan pemerintah dan masih bergerilya di hutan, untuk segera kembali ke tengah masyarakat dan bersama-sama membangun Papua.

"Tidak ada lagi artinya berjuang untuk merdeka, itu hanya sia-sia saja. Lebih baik membangun dengan semangat otonomi khusus," ujarnya.

Pihak TNI dan Polri membantah keras tudingan Messet itu. "Saya sudah baca di koran lokal, tapi saya akan cek dulu kepada yang bersangkutan," kata juru bicara Kodam 17 Cenderawasih, Kolonel Ali M Bogra saat berbincang dengan VIVAnews.com, Jumat 20 Januari 2012.

TNI, kata Ali,  akan berupaya menemui Messet untuk mengkonfirmasi tudingan yang sudah dipubliksikan koran lokal itu. TNI, kata Ali M Bogra,  belum mengambil sikap apapun atas tudingan Messet itu. 
Sumber : VIVA News

Read More

Aktivis Kemerdekaan Papua Menolak Diadili di Luar Papua

Ilustrasi [ Foto Okezone ]

Lima aktivis kemerdekaan Papua yang ditahan polisi dengan tuduhan makar menolak proses hukum di luar Pengadilan Negeri Kelas IIA Jayapura, Papua Barat. Kelimanya adalah Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Forkorus Yaboisembut, Perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat Edison Waromi, Dominikus Sorabut, Selpius Boby, dan Agustinus Kraar.


Dalam rilis yang diterima Okezone, Senin (16/1/2012), Forkorus menjelaskan, usulan agar mereka diadili di luar Jayapura sebelumnya diwacanakan salah satu anggota kejaksaan Tinggi Provinsi Papua pada 11 Januari 2012.


“Kami menolak dengan tegas untuk diproses hukum di luar Pengadilan Negeri Kelas IIA Jayapura Papua Barat. Hal ini sejalan dengan amanat hukum di mana persidangan mesti dilakukan di tempat terjadinya perkara,” kata Forkorus.


Disamping itu, Forkorus ingin seluruh proses hukum dilakukan di tengah rakyat Papua. Oleh karena itu, dia meminta agar proses hukum dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IIA di Jayapura Papua.


“Namun, apabila proses hukum dilakukan di luar pengadilan Negeri kelas IIA maka tempat lain yang kami minta ialah di pengadilan Internasional. Hal ini penting mengingat kami sebagai Bangsa Papua tidak mau lagi selalu dikorbankan melalui proses hukum di Indonesia namun proses hukum dilakukan tempat yang netral demi mendapat keadilan bagi kami dan bagi rakyat bangsa Papua,” katanya.


Dalam seruannya, Forkorus kembali menyerukan agar bangsa Papua bersatu sembari mengecam cara pemaksaan, teror serta cara-cara kebiadaban lainnya, yang akan digunakan aparat penegak hukum untuk membawa tahanan politik keluar dari Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Abepura, Jayapura, ke lembaga pemasyarakatan yang lain di Wilayah Hukum Indonesia.

Sumber : Okezone

Untuk Isi Pernyataan dapat dilihat di halaman Media Central Demokrasi : Klik Disini

Read More

Akar Masalah Papua: Tinjauan Historis dan Theologis

 * Ditulis oleh: 

west_papua@yahoo.com 

pada tanggal 12 Juli 2007 Pada blog DIARY PAPUA dan dipublikasi ulang Olah IPARPOST

Perlu Saudara-saudara ketahui bahwa Akar Pokok Permasalahan di Papua adalah Bukan Masalah Kesejahteraan tetapi Masalah Sabotase wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Belanda.

Yang mana, Papua adalah salah satu wilayah Dekolonisasi yang telah dipersiapkan Belanda untuk Merdeka di kemudian hari seperti beberapa wilayah di daerah Pacific seperti Australia, Papua New Guinea, Fiji, Vanuatu, dll.

Faktor inilah yang menyebabkan sehingga Belanda harus kembali ke West Papua dan Inggris kembali ke Papua New Guinea setelah mengalahkan Jepang melalui Perang Dunia Ke-2 di Kawasan Pacific yang dibawah pimpinan Jenderal Mc. Arthur.

Mengapa Belanda ingin kembali juga ke Indonesia?

Itu disebabkan karena Inggris juga telah kembali ke daerah jajahannya seperti Hongkong, Malasya, Australia, Papua New Guinea, Vanuatu, dll. Belanda tak dapat masuk pada waktu itu karena masih ada Penjajah Jepang. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, lalu Belanda berusaha mencoba kembali melalui Agresi Militer Belanda II tetapi gagal karena Indonesia telah dimemerdekakan oleh Jepang dan didaftarkan menjadi anggota PBB yang ke-60.

Setelah Indonesia Merdeka, lalu Soekarno melihat bahwa Pulau Emas (Isla Del Oro) yang dikatakan oleh pelaut Spanyol Antonio Del Savera harus kita rebut dari Belanda dan sekalian kita jadikan sebagai Pertahanan NKRI dari arah Timur.

Pulau Emas inilah yang menyebabkan seluruh Bangsa-Bangsa di Dunia termasuk Indonesia ingin merebutnya. Dimanakah pulau emas itu? Pulau Emas itu adalah Papua (West Papua dan East Papua).

Oleh karena itu, Soekarno menggunakan alasan sama-sama daerah Jajahan Belanda jadi itu adalah wilayah Indonesia. Padahal waktu Proklamasi maupun Sumpah Pemuda hanya mencakup wilayah Aceh sampai Maluku.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, kemudian Soekarno melobi ke Perwakilan PBB tahun 1946 tetapi tidak mendapat dukungan karena wilayah Papua (Papua New Guinea dan Papua Barat) lagi dipersiapkan Belanda dan Inggris untuk berdiri sendiri (Merdeka penuh).

Tetapi Soekarno tetap berjuang terus dalam Perjanjian Linggar Jati tahun 1946 pada waktu itu juga, dan juga pada Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 di Den Hag Belanda.

Di KMB, Indonesia mendapat titik terang karena Belanda berjanji akan diselesaikan 1 tahun kemudia karena daerah Papua Barat (West Papua) masih dalam Status Quo (Daerah Yang Belum Jelas Pemerintahannya).

Tetapi setelah satu tahun kemudian (Tahun 1950), justru Belanda tetap dengan Konsistennya untuk mempersiapkan Kemerdekaan Papua sehingga Soekarno tetap geram dan berjuang terus melalui Forum-Forum Internasional seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1950. Dan bahkan ke Forum Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB). Tetapi sayang, Soekarno tetap tidak mendapat dukungan juga dari pihak Internasional.

Kemudian pada tanggal 1 Desember 1961, Perwakilan Rakyat Papua Barat yang duduk dalam Niuew Guinea Raad (Seperti MPR Indonesia) memproklamasikan Kemerdekaan Papua secara Defacto (Kenyataan) dan rencana secara Dejure (Hukum) nanti pada tahun 1970.

Tetapi hal ini tidak diterima baik oleh Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno didesak untuk mengumandangkan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) 18 hari kemudian setelah Proklamasi Negara Papua Barat ini, yaitu pada tanggal 19 December 1961.


Kemudian dibentukla Komando Mandala yang dipimpin oleh Major Jenderal Soeharto, untuk melakukan Operasi Penyusupan dan Operasi Mandala ke Papua Barat. TRIKORA telah diumumkan tetapi senjata tak ada karena Australia, Amerika, Inggris, Perancis (Seluruh Sekutu Belanda) tak mau memberikan senjata kepada Indonesia. Akhirnya Soekarno lari ke Rusia dan membeli senjata di sana, tetapi tetap tak mampu melawan Belanda karena peralatan Belanda lebih canggih apalagi diturunkannya kapal Induk Karel Doorman yang telah menenggelamkan kapal Yosudarso.

Akhirnya, Soekarno mencari jalan lain untuk melumpuhkan Belanda di Tanah Papua yaitu melalui Pembentukkan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Makanya Belanda terpaksa harus segera meninggalkan Papua karena mendapat tekanan dari rekan sekutunya yaitu Amerika melalui Presiden John. F. Kennedy. (Lihat Surat Kennedy di http://www.freewestpapua.org/docs/kennedyletter.htm).

Kennedy pun diberi jaminan oleh Indonesia untuk menanam Saham di Papua bila daerah tersebut dikuasai oleh Indonesia. Oleh sebab itu, diutuslah mantan DUBES AS di India sebagai penengah antara Indonesia & Belanda yaitu Mr. Elsworht Bunker.

Maka lahirlah usulan yang dikenal yaitu Usulan Bunker, antara lain : Belanda Menyerahkan Administrasi Negara Papua Barat kepada Indonesia melalui suatu badan PBB (Yaitu UNTEA - United Nation Temporary Authority), dan Administrasi Negara Papua akan diatur dan diurus oleh Indonesia hanya selama 25 tahun saja, setelah itu Indonesia akan memberikan Referendum kepada Rakyat Papua untuk Menentukan Nasibnya Sendiri (Apakah tetap dengan Indonesia atau lepas berdiri sendiri).

Dari usul inilah, sehingga melahirkan Perjanjian New York (New York Agreement) yang ditandatangani di Markas Besar PBB pada tanggal 14 Agustus 1962 dan Perjanjian Roma (Rome Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 30 September 1962 di Italia.

Yang mana, Perjanjia New York mengurus tentang Proses Peralihan Administrasi Negara Papua dari Belanda ke UNTEA tahun 1962 kemudian diberikan lagi kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

Sedangkan Perjanjian Rome yang berbunyi sebagai berikut :

1. Referendum atau yang dikenal dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang direncakan pada tahun 1969, dibatalkan saja atau bila perlu dihapuskan.

2. Indonesia mengatur dan mengurus Papua hanya selama 25 tahun saja, terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963.

4. Hasil PEPERA diterima di muka umum sidang PBB tanpda ada perdebatan.

5. Amerika berkewajiban untuk menanam Sahan di Papua Barat demi kemajuan daerah tersebut.

6. Indonesia akan mengirimkan Transmigrasi ke daerah Papua untuk Assimilasi dan Perkembangan Pembangunan.

**************
Oleh sebab itu, Belanda terpaksa meninggalkan Papua pada Oktober 1962 dan diganti oleh Pasukan UNTEA. Selama keberadaan UNTEA di sana (Papua) pun tetap diserang oleh rakyat Papua. Contohnya penyerangan Marka UNTEA di Manokwari pada bulan Februari 1963 yang dipimpin oleh Sergean PVK (Papoea Vrijwilleger Korps) Permenas Ferry Awom dan Papuan Police yang dipimpin oleh Yohanes Jambuani.

Ketika dikumandangkan TRIKORA juga banyak menyebabkan korban rakyat Pribumi Papua yang dibunuh oleh Militer Indonesia. Setelah dikuasai pun juga banyak terjadi Pembunuhan Masal Rakyat Pribumi Papua oleh Indonesia.

Setelah masuknya Indonesia tanggal 1 Mei 1963, Papua langsung diberi Otonomi Khusus oleh Soekarno tetapi dicabut lagi oleh Soeharto tahun 1966 melalui Ketetapan MPRS no.21. Tahun 1966.

Apalagi menjelang tahun 1965 setelah terjadi penyerang Marka Arfai (Ex. Marka PVK) yang hingga menyebar ke seluruh daerah kepala Burung (Vogel Kop) yaitu Manokwari, Sorong, Ayamaru, Kebar, Saukorem, Sausapor, Makbon, Ransiki, Merdey, Anggi, Menyambou, dll.

Akibat inilah yang menyebabkan hingga penduduk Pribumi Papua telah menjadi berkurang hingga saat ini.

Selain itu, masih banyak lagi Operasi-operasi Militer Indonesia lagi yang menewaskan ratusan ribu rakyat Pribumi Papua. Kemudian lebih parah lagi menjelang diadakannya PEPERA tahun 1969 - 1984. Akibatnya banyak Rakyat Papua yang memilih untuk melarikan diri ke Luar Negeri.

Hari berganti hari, tahun berganti tahun, turun temurun hingga anak cucu orang Papua pun bahkan menjadi lebih dendam. Apalagi ditambah dengan adanya penyebaran Virus HIV/AIDS di Papua. Itul merupakan salah satu bukti terjadinya Genocide di Papua.

PEPERA pun akhirnya tidak diijinkan oleh Indonesia dan Amerika untuk memilih sesuai mekanisme/prosedur Internasional yang seharusnya Satu Orang Satu Suara (One Man One Voute) tetapi diubah menjadi sistem perwakilan.

Dimana dibentuknya Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) yang mana pesertanya adalah Tokoh-tokoh Adat Papua yang dipilih dan ditunjuk dibawah penodongan senjata oleh Militer Indonesia melalui Organisasi Inteligen KOSTRAD yang diberi nama OPSUS (Pimpinannya adalah Ali Murtopo).

Makanya Kontrak Kerja PT. Freeport pun ditandatangani pada tahun 1967 ( sebelum Referendum tahun 1969).

Akhirnya Papua Barat berhasil dikuasai oleh Indonesia, dan Pembangunan pun diadakan dengan setengah hati oleh NKRI karena Daerah ini masih tetap berada dalam Status Quo di NKRI. Buktinya, setelah PEPERA pun belum ada Ketetapan MPR atau Undang-Undang yang Mensahkan masuknya Papua ke dalam NKRI. Sedangkan Timor Leste saja disahkan oleh Ketetapan MPR tetapi setelah Merdeka lalu dicabut Ketetapan tersebut.

***************

Demikian hingga saat ini, Papua tak akan pernah tinggal diam di atas Kekayaan Alamnya yang telah diberikan Tuhan Allah.

Ulangan 27:15-26

27:15 "'Terkutuklah orang yang membuat berhala dan menyembahnya, ataupun menyimpannya -- apakah berhala itu terukir dari kayu ataupun terbuat dari logam tuangan -- karena patung-patung berhala itu sangat dibenci oleh TUHAN, dan buatan tangan manusia.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'

27:16 "'Terkutuklah orang yang memandang rendah ayahnya dan ibunya.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'

27:17 "'Terkutuklah orang yang menggeser batas tanahnya dan batas tanah sesamanya.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'

27:18 "'Terkutuklah orang yang menuntun orang buta ke jalan yang sesat.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'

27:19 "'Terkutuklah orang yang berlaku tidak adil terhadap orang asing, anak-anak yatim piatu, dan para janda.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'

27:20 "'Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan istri ayahnya karena perempuan itu milik ayahnya.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'

27:21 "'Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan binatang apa pun.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'

27:22 "'Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan saudara perempuannya -- saudara kandung ataupun saudara tiri.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'

27:23 "'Terkutuklah orang yang bersetubuh dengan mertuanya.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'

27:24 "'Terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia walaupun secara tersembunyi.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'

27:25 "'Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'

27:26 "'Terkutuklah orang yang tidak menaati hukum-hukum ini.' Lalu segenap bangsa itu harus menjawab, 'Amin.'"

Sumber berita : diambil dari Diary Papua 

Read More

Kepada Mama : Cerita Kita dan Peluncuran IPWP

Tulisan Ini sudah pernah ditulis oleh Penulis Diary Papua Pada blognya pada 02 November 2008 dan ditulis ulang pada blog ini.

Mama, apa kabar? Lama sekali saya tidak bertemu Mama, maafkan anak-mu, yang oleh karena berbagai aktivitas, terpaksa harus meninggalkan Mama sendirian, tanpa ceritera seperti yang biasa kita lakukan. Oh ya, Mama saya harus kasih tau juga bahwa kenapa saya tidak intens berkomunikasi dengan Mama lagi, itu karena Catatan Harian Online saya ini dibobol oleh hacker yang suka cari-cari uang diinternet, mereka sengaja jebol email saya: papuandiary@gmail.com dan memakai akses email saya untuk keperluan promosi mereka yang negatif itu, tapi baiklah, saya bersyukur karena Google Team bisa membantu kembalikan hak penggunaan email tadi setelah saya lapor dan minta bantuan ke mereka Mama.

Baiklah Mama, itu salah satu unsur yang menyebabkan kenapa saya tidak bercerita lagi dengan Mama lewat Catatan Harian Online kita ini. Setelah sekian lama, kurang lebih satu tahun lewat, akhirnya rasa rindu saya kepada Mama, bisa saya curahkan hari ini lewat cerita kita kali ini.

Kabar Mengenai IPWP

Pada tanggal 15 Oktober 2008 lalu bertempat di U.K Common House, London, anak Mama yang bernama Benny Wenda, dengan bantuan Ricgard Samuelson dan akademisi Oxford University, telah meluncurkan suatu alat politik bagi kampanye Pembebasan Nasional Papua Barat, alat politik itu disebut International Parliamentarians for West Papua, yang akan bekerja untuk mengumpulkan solidaritas dan dukungan politik dari sejmlah orang yang bekerja sebagai senator, anggota kongres, dan atau anggota parlemen, dimana saja di seluruh.

Pada saat peluncuran itu, anggota Parlemen yang hadir antara lain: Hon. Andrew Smith MP (U.K.), Lord Harries (U.K.), Hon. Powes Parkop LLB LLM MP (PAPUA NEW GUINEA)
Hon. Carcasses Moana Kalosil MP (VANUATU), dan seorang perempuan bernama Ms Melinda Janki dari International Human Rights Lawyer, mereka inilah yang telah berkumpul dan meluncurkan IPWP pada tanggal 15 Oktober 2008 lalu pada jam 15.00 Waktu Inggris.

Syukurlah, pada akhirnya satu lagi alat politik dari kelompok solidaritas internasional telah terbentuk untuk bersolidaritas dengan utuh dalam perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat.

Kabar dari Anak-anak Mama yang bergerak!

Pada waktu IPWP diluncurkan, anak-anak Mama yang tergabung dalam berbagai organisasi politik, telah menggerakan basis massa-nya untuk menyambut momentum politik tersebut, walaupun pada akhirnya anak-anak Mama yang ada bersama Mama disitu direpresi oleh aparat neo-kolonial NKRI yang masih berharap mau kuasai dan injak-injak tubuh Mama yang sudah rusak ini.

Di Port Numbay, anak-anak Mama di tahan oleh Polda Papua dan Polresta Jayapura, 18 dari mereka dimasukan dalam tahanan, tapi sudah dilepaskan, walau begitu, Mama pasti sudah tahu bahwa untuk melegalkan proses penjajahan mereka, aparat neo-kolonial RI yang bertugas di Tanah Papua terus berusaha menjebak anak-anak Mama dengan pasal-pasal karet yang mereka ambil dari KUHAP dan KUHP mereka. Hingga kini Buktar Tabuni, Forkorus Yaboisembut [Ketua DAP] dan Leonard Imbiri [Sekertaris DAP], Viktor Yeimo [Ketua Front PEPERA PB Konsulat Indon] dan beberapa anak-anak Mama yang lain sedang menjalani pemeriksaan secara intensif. Ya, mereka ingin dijebak oleh aparat kolonial RI dengan pasal-pasal karet yang ada dalam KUHP mereka.

Mama pasti sudah tau, KUHP dan KUHAP adalah hukum peninggalan kolonial Belanda, ketika Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengadopsi hukum kolinial Belanda itu dan menjalankannya dalam sistim hukum Indonesia, mereka memakai aturan-aturan hukum itu untuk menjerat pelaku kriminal dan aktivis politik yang dalam menjalankan keyakinan politiknya bertentangan dengan kepetingan pemerintahan yang berkuasa. Mama sudah tau aktivis-aktivis prodemokrasi Indonesia, misalnya pada tahun 1996 hingga 1998, banyak dari mereka diculik, dibunuh dan banyak pula yang dipenjarakan dengan menggunakan pasal-pasal karet dalam KUHP itu Mama.

Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak Mama yang berjuang bagi kebebasan Mama? Mereka lebih parah lagi, banyak dari anak-anak Mama menjadi korban paling empuk dari penjabaran dan pemaknaan sempit KUHP neo-kolonial RI ini.

Kita sudah bosan menghitung berapa jumlah anak Mama yang dijebak dengan pasal-pasal karet dan dipenjarakan dalam penjara-penjara kolonial RI. Di Makassar, di Surabaya, di Jakarta, di Port Numbay, di Manokwari, dan dimana saja, mereka terpenjara Mama, itulah anak-anak Mama.

Kali ini, oleh karena aksi-aksi damai berkaitan dengan peluncuran International Parliamentarians for West Papua [IPWP], anak-anak Mama kembali diincar dengan penerapan hukum neo-kolonial Indonesia yang bobrok itu.

Baiklah Mama, itu sedikit cerita mengenai IPWP dan kondisi di Port Numbay, saya juga mau kasih tau Mama mengenai aktivitas lain yang dilakukan anak-anak Mama di Indonesia. Mama pasti sudah mendengar kabar itu di kampung. Tanggal 15 - 17 Oktober 2008, anak-anak Mama yang ada di Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Bogor dan Jakarta berkumpul di Kota Jakarta dan melakukan aksi untuk mendukung peluncuran IPWP.

Mereka sukses lakukan kampanye damai di Ibu Kota Neo-Kolonial, walaupun kita tidak mendapat ruang pemberitaan yang baik di media-media nasional milik neo-kolonial, tetapi kabar mengenai IPWP mampu disosialisasikan oleh anak-anak Mama kepada kelompok solidaritas di luar Tanah Papua.

Kepada gerakan Tani Indonesia, kabar mengenai dukungan politik Internasional bagi Mama, sudah disampaikan kepada pimpinan massa dari organisasi-organisasi Tani itu, juga kepada gerakan Buruh Indonesia dan Gerakan Mahasiswa Indonesia telah terkabarkan dukungan itu, ya, mereka sudah mendengarnya!

Kita perlu media massa [televisi, koran, cyber media, radio, dll], tetapi media bukan satu-satunya cara kita untuk berkampanye, masih ada jejaring sosial dan politik yang sudah dibangun anak-anak Mama dan itu telah dimaksimalkan pemakainnya untuk mengabarkan kondisi Mama kepada kelompok yang bersolidaritas bagi Mama itu, kepada mereka-lah, anak-anak Mama telah datang dan kabarkan berita kita!

Walaupun begitu, RI telah terkaget-kaget dengan apa yang sudah terjadi, ya, kita bisa bilang mereka kalah, kalah dalam diplomaasi politik internasional, khususnya di Inggrs Raya, Menlu Neo-Kolonial RI bahkan membantah fakta politik yang positif buat kita itu, ia katakan bahwa itu dilakukan oleh suatu gerakan yang sudah mulai mati, ia percaya diri skali Mama, tapi biarlah, itu kan cerita orang-orang kalah untuk menghibur diri sendiri.

IPWP dan Masa Depan Tanah Papua

Mama, biarpun banyak kalangan, terutama lembaga-lembaga politik negara neo-kolonial Indonesia membantah akan kemajuan politik Mama diranah internasional, tetapi sesungguhnya mereka sedang bertanya dalam kepala mereka; "bisa kah Papua kita jajah terus?" "Mungkinkah sumber daya alamnya yang melimpah itu bisa terus kita rampok?" "Langkah politik apa yang harus kita ambil untuk meredam aspirasi rakyat Papua itu?"

Ya, itulah kini yang terbersit dalam kepala mereka yang "keras kepala" itu. Tapi biarlah itu jadi catatan politik mereka, saya hanya ingin sampaikan itu kepada Mama untuk menjadi catatan kaki bagi gerakan politik kita, biarlah apa yang mereka pikirkan itu menjadi risalah saja buat kita, untuk memperkaya khasanah perjuangan politik kita.

Yang pasti, masa depan kita tidak akan terkubur, sejarah kita tetap akan berpendar, memekar dan mendapatkan tempatnya yang layak diantara sejarah bangsa-bangsa dunia lainnya yang mashyur itu, dan sejarah kita pastilah Angung, se-Agung nama Tanah Papua yang kaya raya ini.

Mama sayang, saya sudahi dulu tulisan dan ceritra ini dengan Mama, minta maaf karena pada jam 16.00 nanti anak-mu akan melakukan meeting dengan anak-anak Mama yang lain, kita sedang mempersiapkan satu agenda besar untuk menyampaikan pesan-pesan politik Mama lagi, ya, seperti Mama selalu bilang pada saya "Gapailah Matahari-mu, Anak-ku, pergilah gapai matahari mu, disanalah kau akan lahir kembali sebagai Manusia Sejati, yeah..Anim-Ha..."

Penulis : Pravda

Read More