Analysis: Aid access challenges for Indonesia's Papua region

Many indigenous Papuans feel marginalized

JAKARTA, 17 September 2012 (IRIN) - Aid agencies in Indonesia's Papua region say their work is coming under increased government scrutiny due to Jakarta's concern over a secessionist movement on the island.

"So many international aid groups working in Papua have been pushed out by the government," Andreas Harsono, a researcher for Human Rights Watch (HRW) who has been covering Indonesia for years, told IRIN, citing a string of NGOs and charity groups, as well as the International Committee of the Red Cross (ICRC), that have had to leave.

"They can maintain a presence if they work with the government, but if they give aid directly to Papuans or Papuan organizations, aid groups will be heavily scrutinized by the government and suspected of aiding the independence movement."

The resource-rich Papua region (2,000km east of Jakarta and comprising the provinces of Papua and West Papua) has the lowest levels of human development of Indonesia's 33 provinces, with about 34 percent of Papuans living on less than US$1 per day, according to government statistics. The region has a land area nearly twice that of the UK but a population of only 3.5 million.

"There are multiple issues facing West Papua and Papua today," said Dini Sari Djalal, head of communications at the World Bank's Jakarta office. "Among the most vital are poverty, maternal mortality and HIV/AIDS. The two provinces rank worst in these indicators in all of Indonesia."

At the same time, the region is prone to a host of natural disasters, one of the most recent being a 6.1 magnitude quake on 8 September recorded off the coast of Nabire, Papua.

"In the West Papuan cities of Manokwari and Sorong, earthquakes are recorded on a fairly regular basis as is flooding," said Phillip Charlesworth, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies head of delegation for Indonesia.

But it is Papua's decades-long simmering separatist movement that has often dominated international media attention.

Although the government granted the region Special Autonomy status in 2001, activists continue to voice their discontent, calling for greater autonomy to help improve the region's socioeconomic problems.

Native Papuans are benefiting neither from the land and forests exploited by outside timber and palm oil companies, nor the region's immense mineral wealth, including gold, copper and other metals, they say.

This summer, the International Crisis Group reported at least 15 violent incidents in the provincial capital Jayapura in May and June, and others in the central highlands.

Since the former Dutch colony was annexed in 1969, a small armed group known as the Free Papua Organization (OPM) has been fighting for Papuan independence.

Human rights groups estimate some 100,000 Papuans have died in the conflict since the 1960s, while local media regularly report on clashes between the OPM and security forces.

Economic marginalization, coupled with an ongoing influx of labour migrants from elsewhere in Indonesia continues to fuel tension, particularly over the issue of jobs.

In many of the region's cities and towns, non-native Papuans are now in a majority, and tensions between the two groups are not uncommon, as are reports of the government's often heavy-handed response towards the indigenous population.

Read More : klik Here

Read More

Kontras: Penembakan Mako Tabuni Disengaja

Mako M Tabuni [Ketua 1 KNPB]

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebutkan, ada dugaan kesengajaan penembakan Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat Mako Tabuni hingga tewas oleh kepolisian. Tewasnya Mako itu mengakibatkan kerusuhan di Jayapura.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan, hasil investigasi timnya di lokasi penembakan, saat itu datang tiga mobil dengan pelat nomor sipil. Para penumpang yang berpakaian sipil lalu mendekati Mako.

"Orang berpakaian sipil itu lalu menembaki (Mako)," kata Haris saat diskusi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/6/2012).
Haris mengatakan, awalnya pihaknya menduga penembakan itu sama seperti penembakan misterius yang selama ini terjadi di Papua. Pasalnya, dalam beberapa jam pertama pascapenembakan, tidak ada keterangan resmi dari kepolisian. Apalagi mereka yang melakukan penyergapan berpakaian sipil.
Sebelumnya, kepolisian menyebutkan sudah mencoba mengajak berdialog Mako untuk dilakukan penangkapan. Namun, Mako menolak dan mencoba untuk melarikan diri. Polisi mengejar dan mencoba menangkap Mako.
Sempat terjadi perebutan senjata. "Saat moncong senjata mengarah ke petugas yang sedang bergumul dengan Mako, anggota lain terpaksa menembaknya," ujar Kapolda Papua Irjen BL Tobing.
Kepolisian juga menyebut menemukan satu pistol Taurus dengan enam peluru di dalam baju Mako ketika diperiksa di rumah sakit. Di dalam tasnya, menurut keterangan polisi, ada 16 peluru kaliber 38.
Haris meragukan keterangan kepolisian itu. Pasalnya, kata dia, pernyataan adanya senjata api dan peluru itu baru belakangan disampaikan kepolisian kepada publik. Harus mengaitkan sikap Polri itu ketika menangani terorisme selama ini, yakni menembak mati target.
"Polisi lalu klaim teroris yang akan melakukan penyerangan," ucap dia.

Sumber : vogelkoppapua

Read More

Belanda Mengkhianati Orang Papua

Kampanye Papua Merdeka di UK

Belakangan semakin gencar warga Papua menuntut kemerdekaan dari Republik Indonesia. Namun semakin keras tuntutan mereka, tindakan pihak keamanan Indonesia pun semakin bengis. Mereka menuntut merdeka, karena dulu diiming-imingi kemerdekaan oleh Belanda. Apa yang terjadi saat itu?

Koran Belanda De Volkskrant menampilkan berita tentang kasus Papua ini panjang lebar. Setelah lima puluh tahun, tulis koran ini, orang Papua juga masih merasa dikhianati Belanda. Kemerdekaan yang dijanjikan Belanda kepada rakyat Papua, tak kunjung datang. Tapi cita-cita kemerdekaan itu masih hidup di hati orang Papua.

Namun cita-cita itu ditindas dengan keras oleh pemerintah Indonesia. Demikian De Volkskrant mengawali laporannya.

Mempertahankan pengaruh
Ketika Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia pada 1949, Nieuw-Guinea, nama Papua di zaman Belanda, tetap dipertahankan sebagai wilayah jajahan Belanda. Alasannya apa, tidak jelas. Mungkin karena Belanda masih mau mempertahankan pengaruhnya di kawasan.

Lalu Belanda pun membangun kawasan itu dan berupaya untuk menjadikannya sebagai kawasan jajahan teladan. Mungkin tujuannya untuk menunjukkan ke mata dunia, bahwa penjajahan itu tidak selalu buruk.

Namun Indonesia tetap menuntut kawasan itu dan mengancam perang. Malah Indonesia beberapa kali mencoba melakukan invasi. Dunia internasional semakin mendesak Belanda untuk melepas daerah jajahannya itu, untuk mencegah bertambah parahnya kondisi.

Cikal bakal
Namun Belanda tidak mau sama sekali menyerahkan Papua kepada Indonesia. Belanda malah menyiapkan kemerdekaan kawasan itu. Maka pada 1 Desember 1961 Nicolaas Jouwe memperkenalkan bendera Bintang Kejora. Lalu dibentuklah Dewan Nieuw-Guinea, yang berfungsi sebagai cikal bakal pemerintah Papua Merdeka.

Indonesia menentang dengan sengitnya dan akhirnya tercapai kompromis di PBB. Kawasan itu akan dimasukkan di bawah naungan PBB dan lama kelamaan akan digelar "act of free choice", semacam referendum, supaya rakyat Papua bisa menentukan pilihan merdeka atau tidak.

Invasi Indonesia
Namun Indonesia cepat-cepat menginvasi kawasan itu sebelum Belanda hengkang dari sana. Pada 1969 "referendum" yang kontroversial itu digelar. Sekelompok orang Papua yang sudah dipilih lebih dahulu dipaksa memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

Dunia internasional sempat memprotes, tapi akhirnya pasrah juga.

Sejak itulah Nieuw-Guinea menjadi provinsi Indonesia dan diberi nama Irian Jaya. Ibu kota Holandia diganti dengan Jayapura.

Dari cerita di atas jelas sekali orang Papua saat itu dijanjikan oleh Belanda untuk merdeka. Tapi janji itu tak terpenuhi oleh Belanda. Karena janji Belanda itulah, orang Papua kecewa."Orang Papua dikhianati politisi." Demikian bunyi judul berita di De Volkskrant.

Sumber : Radio Nederland

Read More

Forum Islam Tolak Referendum Maluku & Papua

Habib Rizieq

 "Kami mengecam segala intervensi asing di Papua untuk lepasnya Papua dari NKRI."

Pimpinan organisasi masyarakat dan gerakan Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) menolak referendum yang diwacanakan sekelompok orang di Maluku dan Papua. Hal ini menanggapi meningkatnya eskalasi konflik di dua wilayah ini.

Ketua Dewan Penasihat FUI Habib Rizieq menyatakan pihaknya mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di provinsi Papua dan Republik Maluku Selatan (RMS) di provinsi Maluku.

"Mereka melakukan berbagai tindakan teror yang sistematis kepada rakyat dan pemerintah, membakar kantor dan bendera merah putih seraya menaikkan bendera OPM dan RMS," kata dia di Gedung Kemhan, Jakarta, Jumat, 23 Desember 2011.

Bila pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas dan signifikan terhadap berbagai rongrongan dan teror yang dilakukan oleh OPM dan RMS, menurutnya umat Islam dari berbagai penjuru tanah air siap berhijrah dan berjihad ke Papua dan Maluku untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI.

FUI juga mendesak agar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mencabut pernyataannya bahwa di Papua tidak ada intervensi asing karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. "Kami mengecam segala intervensi asing di Papua untuk lepasnya Papua dari NKRI," pungkasnya. (umi)

Sumber : VIVA News

Read More

Kronologi Pembunuhan Relawan Garut

Ilustrasi Pembunuhan [Foto Google]

Kepala Polres Garut AKBP Enjang Hasan Kurnia didampingi Kepala Satreskrim AKP Yusuf Hamdani menuturkan, pada Jumat (13/1/2012) malam, korban tengah berada di Kafe Cikurai. Pada saat asyik berjoget, Ade Darmo yang akrab disapa Mamo menyenggol isteri salah satu tersangka, Ar.

Isteri Ar marah dan merasa tersinggung. Di bawah pengaruh minuman keras, kedua orang itu kemudian terlibat cekcok cukup hebat. Sampai-sampai Mamo hendak mendamprat isteri Ar.

Ar yang saat itu menyertai isterinya tak berani melawan Mamo langsung. Dia menerima saja saat Mamo memarahinya dengan kasar. Namun begitu, Ar merasa sakit hati. Setelah pertengkaran itu, Ar dan isterinya meninggalkan kafe. Namun bukannya pulang ke rumah, Ar malah menghubungi rekan-rekannya. Mereka bersepakat memberi Mamo 'pelajaran'.

Mamo yang ketika itu juga sudah keluar dari kafe ditelepon dan diundang ke kafe lagi oleh Ar. Mamo memenuhi permintaan mereka. Di sana mereka kembali menenggak minuman keras bersama. Terlebih, Mamo dengan sengaja terus menerus dicekoki minuman keras hingga Mamo menjadi mabuk berat.

Setelah mendapati Mamo mabuk berat, mereka meninggalkan kafe dan membawa Mamo ke arah Kampung Munjul Kulon Desa Mangku Rakyat Kecamatan Cilawu. Mamo dibawa dengan sepeda motor Honda CB keluaran 1982 berwarna hitam. Pada saat melintas daerah Maktal Jalan Raya Cimanuk, sepeda motor tersebut jatuh karena rantainya terlepas.

Para tersangka lalu membawa korban dengan mobil berikut sepeda motornya. Di tempat tujuan, di tikungan Jalan Raya Bayongbong-Cikajang, Kampung Munjul Kulon Desa Mangku Rakyat Kecamatan Cilawu yang berbatasan dengan Kampung Cisitu Desa Sirnagalih Kecamatan Bayongbong, para tersangka menurunkan korban. Korban dikeroyok dan dipukuli.

Dalam keadaan terluka, korban berupaya lari ke arah jembatan. Namun para tersangka terus mengejarnya, bahkan menghabisi korban. Merasa tak puas, para tersangka lalu membuang korban ke Sungai Cinangka.

Setelah itu, mereka langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Di antara mereka bahkan terus melarikan diri ke daerah Bandung untuk menghindari pengejaran polisi.

Akan tetapi akhirnya polisi mampu mencium jejak mereka dan meringkusnya dari berbagai tempat. Sebanyak lima tersangka kini ditahan di Markas Polres Garut Jalan Jennderal Sudirman untuk pemeriksaan lebih lanjut. [jul/yeh]

Sumber Berita : Inilah Nasional

Read More

Ryamizard: Jangan Telat Atasi Aceh dan Papua

Foto Aksi 1 Des 2011 [Doc. Tempo]

Palembang - Bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta agar pemerintah jangan terlambat dalam mengatasi disintegrasi bangsa dan tindak separatisme di Papua dan Nangroe Aceh Darusalam. “Kalau saya, dari dulu, NKRI adalah harga mati. Jadi kalau ada pengacau, maka saat itu juga harus ditindak,” kata Ryamizard dalam orasi politiknya dalam pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Laskar Ampera Arief Rachman Hakim (LA-ARH) Angkatan 66, di Ballroom Hotel Arya Duta Palembang, Selasa,10 Januari 2012.

Ryamizard, sebagai Ketua Dewan Pembina Laskar Ampera Arief Rachman Hakim, meminta agar pemerintah tidak terlalu alergi dengan hak asasi manusia dalam mengambil tindakan terhadap aksi disintegrasi bangsa dan gerakan separatisme. “Tidak boleh ada pemberontakan di negeri ini. Kalu semua ingin berontok, maka akan bubar negara ini," ujarnya. 

Lambatnya dalam mengatasi masalah bangsa seperti ini, kata Ryamizard, karena menteri tidak bekerja cepat. “Semua persoalan jangan diserahkan pada Presiden. Menteri jangan cuma bisa tidur,” ujar Rymizard.

Ia menambahkan, aksi kekerasan di NAD dan Papua merupakan salah satu bukti nyata bila disintegrasi bangsa sudah di depan mata. Ryamizard menyebut peristiwa itu sebagai salah satu bentuk kegagalan dari amandemen UUD 45 sehingga ia merekomendasikan agar bangsa ini kembali pada UUD yang asli. “Buat apa maju kalau bakal masuk jurang, mendingan mundur (kembali ke UUD 45) asal selamat," kata Ryamizard. 

Ahmad Jauhari, Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan Laskar Ampera Arief Rachman Hakim, mengatakan, ancaman disintegrasi bangsa harus segera ditanggulangi secepatnya. “Kita jangan hanya andalkan pemerintah pusat,” kata Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan ini.

Sumber Berita : Tempo

Read More

Papua bukan Timor Leste

Franz Magnis-Suseno SJ

Iparpost - Jakarta. 9 Januari 2012 Apa yang akan dibawa oleh tahun 2012 bagi Papua? Tahun 2011, tak lain dari tahun-tahun sebelumnya, merupakan tahun buruk bagi Papua. Timika yang tidak tenang-tenang, brutalitas aparat terhadap Kongres Papua III di Abepura, penyiksaan (menurut ...saya rutin!) di Wamena (yang hanya diketahui karena ada orang latah bikin video). Ini hanya contoh-contoh paling akhir. Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theis Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya untuk pulang dari sebuah resepsi Kopassus. Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, memalukan, karena itu tertutup bagi media asing.

Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia. Mengapa sampai kita membiarkan situasi seperti itu berlangsung? Mempersalahkan OPM? Menggelikan! OPM tidak mempunyai kemampuan untuk memisahkan Papua dari RI. Atau karena orang-orang Papua dicurigai mau lepas dari RI? Kalau begitu maka Indonesia yang harus malu. Sudah 49 tahun Papua secara efektif di bawah kekuasaan Indonesia, kok masyarakat Papua belum juga bisa merasa sebagai warga Indonesia? Jangan-jangan segala omongan dan tindakan tentang “Irian” dulu hanyalah kedok imperialisme picik sedangkan terhadap orang-orang Papua sendiri siapa yang peduli? Ingat, kalimat pertama Undang Undang Dasar kita juga berlaku bagi orang-orang Papua. Papua Bisa Lepas? Padahal kekhawatiran bahwa Papua bisa lepas dari RI adalah tanpa dasar.

Pulau Papua

Papua bukan Timor Leste. Kalau Timor Leste, di hati kecil kita selalu tahu bahwa kita tidak berhak berada di situ. Papua lain. Lain bukan karena act free of choice 1969 yang memang penuh manipulasi (tetapi: apakah waktu itu ada kemungkinan sebuah jajak pendapat yang tidak manipulatif?). Melainkan karena hukum tak tertulis dunia pasca kolonial: Bahwa batas-batas yang ditarik bekas kuasa-kuasa kolonial tidak boleh diganggu-gugat (yang baru ada satu kekecualian, Sudan Selatan tahun lalu, dan kasusnya amat berbeda dari Papua). Papua bersatu sah dengan Indonesia karena termasuk Hindia Belanda dulu. Hal itu diakui dunia internasional. Itu perlu diperhatikan oleh semua yang bersatu rasa dengan Papua. Segala usaha ke arah suatu Papua Merdeka menipu orang Papua dan hanya akan membawa penderitaan dan maut bagi masyarakat Papua.

Indonesia tak pernah akan melepaskan Papua dan dunia internasional tidak akan mendukung Papua Merdeka. Jangan sampai tertipu karena di Amerika atau Inggris ada beberapa politisi yang, katanya, mendukung kemerdekaan Papua. Mereka tidak relevan. Amerika Serikat maupun Eropa tidak berkepentingan dengan Papua, melainkan dengan sebuah Indonesia yang demokratis, kuat dan mantap. Mereka tidak pernah akan mengambil risiko bermusuhan dengan Indonesia hanya demi Papua. Akan tetapi, Indonesia harus hati-hati juga.

Kalau Luar Negeri, melalui media mendapat kesan bahwa Indonesia melakukan genosid terhadap penduduk asli Papua, situasi internasional bisa menjadi serius bagi Indonesia. Genosid? Tentu tidak seperti genosid 1992 di Ruanda. Tetapi kalau orang-orang asli Papua makin banyak yang meninggal karena AIDS, TBC dan penyakit-penyakit lain, kalau mereka terus ketinggalan, miskin dan tersingkir, kalau mereka mengalami nasib sama seperti orang Indian di Amerika Utara atau Aborigines di Australia, kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak memakai senjata tajam. Banting Stir Maka sudah waktunya pemerintah kita betul-betul banting stir dalam kebijakan terhadap Papua.

Yang pertama adalah: kita harus berhenti menyangkal bahwa ada masalah. Yang paling penting adalah sebuah dialog terbuka antara Pemerintah Nasional kita dengan orang-orang Papua yang tidak termanipulasi. Selain kemerdekaan, maka tak ada apa pun yang tidak boleh dibahas dan dipertimbangkan kemungkinannya. Tentu beberapa langkah mudah dapat disebutkan. Penarikan militer non-organik seperti yang direncanakan adalah langkah ke arah yang betul. Pendekatan kekerasan harus diakhiri (sesuatu yang tidak mudah karena kita tahu dari daerah-daerah lain bahwa aparat kita belum mampu membawa diri secara beradab). Kekerasan hanya dibenarkan melawan serangan fisik langsung. Peristiwa seperti Abepura tahun lalu tidak boleh terulang.

Yang paling perlu: Pemerintah, aparat pengaman lama-kelamaan harus menjadi dewasa. Artinya, harus mampu ber sikap lebih rileks. Mengapa mesti panik kalau bendera bintang kejora muncul? Mengapa tidak, seperti pernah diusulkan Presiden Abdurrachman Wahid, bendera itu dinyatakan bendera daerah saja, selesai. Kalau orang, seperti baru saja di Abepura, menyatakan diri merdeka, apa harus panik, apa harus pukul dan membunuh, membawa diri seperti binatang? Sudah cukup kalau seperlunya mereka diminta mempertanggungjawabkan diri di depan pengadilan.

Bereskan dong masalah Freeport. Sudah banyak sekali gagasan yang pantas untuk diperhatikan. Jelaslah dong, di dekat salah satu sumber kekayaan nasional dan internasional paling raksasa tidak boleh ada kantong-kantong kemiskinan. Kalau Freeport mau diizinkan terus, pastikan bahwa kita Indonesia memperoleh keuntungan ekonomis maksimal, dan bahwa pencemaran lingkungan dibatasi pada tingkat minimum. Bangun infrastruktur yang diperlukan masyarakat Papua, pastikan agar masyarakat Papua tersedia kesempatan pendidikan bermutu, batasi kemungkinan pendatang memperoleh KTP. Tetapi yang terpenting adalah dialog tulus-terbuka dengan saudara-saudari Papua sendiri dan tanyakan apa yang mereka harapkan. Penulis adalah rohaniwan dan guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Telah di teruskan Oleh : IPOUGA

Read More

Polisi Bubarkan Unjuk Rasa Dengan Senjata

Jakarta - Bentrok antara polisi dan warga yang melakukan unjuk rasa sering terjadi. Di Bima, setidaknya dua orang tewas terkena tembakan aparat. Standar pengamanan unjuk rasa yang membolehkan polisi menyandang dan menggunakan senjata api pun dipertanyakan.

"Ini semua harus dievaluasi. Apakah saat menghadapi rakyat harus membawa senapan serbu?" ujar Penasihat Indonesia Police Watch, Johnson Panjaitan kepada detikcom, Minggu (25/12/2011).

IPW menyoroti tindakan kekerasan yang dilakukan polisi pada masyarakat. Selain di Bima, polisi juga melakukan kekerasan saat mengamankan unjuk rasa rakyat yang menuntut hak tanah miliknya di berbagai daerah. Johnson pun menyindir Polri sudah menjadi petugas keamanan pertambangan.

"Apa perlu kita kumpulkan uang seperti Freeport bayar uang keamanan Polri agar Polri memihak dan mau mengamankan rakyat," sindirnya.

Evaluasi penggunaan senjata harus segera dilakukan. Dengan senjata api berpeluru tajam, penanganan konflik akan selalu berujung represif. Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menjelaskan evaluasi penggunaan senjata api pernah dilakukan kepolisian London. Saat itu komandan polisi London melihat anak buahnya sudah berlaku sedemikian represif. Maka para komandan pun menarik dan menyimpan semua senjata api polisi itu.

"Jadi polisi itu belajar menyelesaikan unjuk rasa dengan dialog. Bukan dengan kekerasan dan menggunakan senjata api," terang Bambang saat dihubungi terpisah.

Read More

Mahasiswa Gelar Aksi Solidaritas di RSCM untuk Pria yang Bakar Diri

Domo Bakar diri

Jakarta - Aksi bakar diri yang dilakukan pria misterius di depan Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka, Jakarta Pusat mengundang reaksi mahasiswa. Sebagai bentuk solidaritas, para mahasiswa melakukan aksi di depan RSCM, Jl Salemba, Jakarta Pusat.

Aksi solidaritas tersebut dilakukan para mahasiswa yang tergabung dalam Jarkam (Jaringan Kampus). Sebanyak 17 mahasiswa dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Satya Negara Indonesia, Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Universitas Islam Jakarta (UIJ) menggelar aksi tersebut sekitar pukul 22.00 WIB.

Aksi tersebut dilakukan di Jl Diponegoro, Salemba, Jakarta Pusat, tepat di ruas jalan yang menuju ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSCM. Para pendemo itu membentangkan sebuah spanduk putih berukuran sekitar 2x1 meter.

'Solidaritas Korban Bakar Diri' begitulah bunyi spanduk tersebut.

Para mahasiswa tersebut melakukan orasi di depan RSCM. Sebagai bentuk rasa berkabungnya, mahasiswa meletakkan bunga mawar merah di jalan.

Menurut koordinator aksi, Jati (22), aksi bakar diri pria yang identitasnya masih misterius itu merupakan bentuk kekecewaan masyarakat.

"Korban bakar diri ini menunjukkan rasa kecewa masyarakat terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Pemerintah tidak peka terhadap penderitaan rakyat," kata Jati dengan lantang.

Namun, saat ditanya apakah para pendemo kenal dengan korban, Jati menjawab, "Tidak kenal. Tapi kami prihatin dengan aksinya itu."

Lalu dari mana tahu kalau korban bakar diri itu kecewa dengan pemerintahan? "Karena sebelum membakar diri, dia berteriak akan kesusahannya. Saya tahu informasi itu dari orang istana," katanya tanpa mau menyebut siapa orang istana itu.

Hingga berita ini diturunkan, aksi solidaritas masih berlangsung. Para mahasiswa itu berencana 'menginap' di lokasi hingga kondisi korban pulih.

Sementara itu, tidak ada penjagaan polisi akan aksi tersebut. Arus lalu lintas sedikit tersendat akibat aksi tersebut.
Sumber : Detik
(mei/mok)

Read More