Tampilkan postingan dengan label Tambang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tambang. Tampilkan semua postingan

Jumat, 20 Januari 2012

KINERJA FREEPORT 2012: Produksi tembaga naik, emas turun

Areal Pertambangan Freeport - Papua
Freeport McMoran Copper & Gold Inc memperkirakan penjualan dari tambang Grasberg, Papua, tahun ini mencapai 930 juta pound tembaga, naik tipis 10% dibandingkan penjualan pada 2011 sebesar 846 juta pound.
 
Sementara itu untuk penjualan emas tahun ini diperkirakan sebesar 1,3 juta ounce, turun 18% dari penjualan pada 2011 sebesar 1,1 juta ounce.
 
Dalam keterangan resminya hari ini, Freeport menyatakan penjualan emas diperkirakan lebih rendah dari 2011 karena kegiatan tambang di Grasberg tahun ini akan berada dalam bagian yang lebih rendah (lower grade section).
 
Freeport McMoran mencatat penjualan tembaga dari tambang Grasberg, Papua selama kuartal IV/2011 sebesar 50 juta pound, lebih rendah 83% dari kuartal IV/2010 sebesar 295 juta pound.
 
Sementara itu, penjualan emas selama kuartal IV/2011 hanya 102.000 ounce, lebih rendah 82% dari kuartal IV/2010 sebesar 565.000 ounce. Penurunan signifikan ini akibat dari aksi mogok tenaga kerja dan penghentian operasi sementara karena kerusakan pipa konsentrat dan bahan bakar di tambang Grasberg.
 
Freeport memperkirakan dampak dari aksi mogok kerja dan kerusakan pipa itu (bersih kepada PT Freeport Indonesia), termasuk penghentian kerja selama 8 hari pada Juli 2011, mencapai 235 juta pound tembaga dan 275.000 ounce emas selama 2011.
 
Namun pada Desember 2011, PT Freeport Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja untuk mengakhiri mogok kerja selama 3 bulan sejak 15 September 2011. Freeport Indonesia setuju untuk meningkatkan gaji pokok sebesar 24% pada tahun pertama dan 13% pada tahun kedua, sehingga total peningkatan sebesar 40% selama 2 tahun.
 
Freeport Indonesia juga akan membayar bonus setara dengan 3 bulan gaji dan setuju untuk menyediakan benefit lainnya seperti meningkatkan tunjangan perumahan, bantuan pendidikan, dan rencana tabungan pensiun. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa negosiasi gaji di masa yang akan datang akan berdasarkan biaya hidup dan daya saing gaji di Indonesia.
 
Secara keseluruhan pada 2011, Freeport melaporkan laba bersih selama 2011 mencapai US$4,6 miliar, meningkat tipis dari 2010 sebesar US$4,3 miliar. Sementara itu, total penjualan selama 2011 sebesar 3,7 miliar pound tembaga dan 1,4 juta ounce emas, menurun dibandingkan 3,9 miliar pound tembaga dan 1,9 juta ounce emas pada 2010.
 
Tahun ini, penjualan diperkirakan sebesar 3,8 miliar pound tembaga dan 1,2 juta ounce emas. Adapun harga rata-rata tahun ini diperkirakan sebesar US$3,5 per pound tembaga dan US$1.600 per ounce emas. Dari sisi investasi, Freeport menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini sebesar US$4 miliar, terdiri dari US$2,4 miliar untuk proyek-proyek utama dan US$1,6 miliar untuk modal berkelanjutan (sustaining capital).  (ea)
----------------------------------------------------------------------
Berita ini telah ditulis oleh Vega Aulia Pradipta di Bisnis Indonesia Com
Jum'at, 20 Januari 2012 | 20:46 WIB

Kamis, 05 Januari 2012

Sosialisasi Kegiatan Pertambangan Masih Minim

Ilustrasi Penambangan
Kesenjangan pengetahuan dan pemahaman mengenai kegiatan pertambangan di berbagai kalangan, termasuk di level birokrat pemerintahan, masih terjadi. Hal ini mengakibatkan terjadi kesalahpahaman, dan rawan menimbulkan konflik pertambangan di berbagai daerah di Tanah Air.
Ketua Bidang Sumber Daya Alam Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Singgih Widagdo, menyampaikan hal itu, dalam jumpa pers yang diprakarsai IAGI, Kamis (5/1/2012), di Jakarta.
Ia mencontohkan, kasus pertambangan di Bima, Nusa Tenggara Barat, dan kasus di PT Freeport Indonesia merupakan akumulasi emosi nasional.
"Ini merupakan akibat kesenjangan pengetahuan dan pemahaman mengenai pertambangan di berbagai kalangan, termasuk di level birokrat pemerintahan," ujarnya.  
Untuk itu, kondisi industri pertambangan nasional harus ditata ulang. "Pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan dengan adanya kasus pertambangan di Bima dan daerah lain. Dalam aturan perundangan yang berlaku, pemerintah pusat memiliki hak untuk mendidik dan membina pelaku usaha pertambangan di daerah," kata Singgih menambahkan.  
"Sosialisasi berbagai aspek pertambangan baik positif maupun negatif perlu terus disampaikan. Sisi positif pengusahaan pertambangan yang legal, resmi dan bertanggung jawab akan memberi nilai positif seperti pendapatan negara, penciptaan lapangan kerja, efek domino ekonomi lain," ujarnya.
Pada pelaksanaan kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi, izin sosial merupakan keharusan. Dengan dukungan pemerintah sebagai pemberi izin usaha pertambangan, pelaku kegiatan pertambangan disarankan melaksanakan sosialisasi menyeluruh atas kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk manfaat dan dampaknya kepada seluruh pemangku kepentingan. 
"Pro dan kontra di awal kegiatan, semestinya dapat dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan semangat menuju kebaikan untuk semua," kata Singgih.
Kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi telah diatur secara rinci oleh peraturan dan perundangan yagn ada di bawah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.  
Selain oleh pelaku pertambangan sendiri, pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan oleh pemerintah harus lebih diintensifkan lagi baik oleh tingkat pusat (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) maupun tingkat daerah (bupati dan dinas terkait). 
SUmber : Kompas

Selasa, 03 Januari 2012

Timika Papua : Dulang Emas di Pembuangan Limbah Freeport

Warga Kota Emas Timika Papua
Timika (ANTARA News) - Bupati Mimika, Papua, Klemen Tinal meminta masyarakat di wilayahnya untuk mengubah pola pikir yang selalu bergantung pada pemerintah dengan terus mengajukan usulan atau proposal guna meminta bantuan.

Berbicara kepada Antaranews di Timika, Rabu, Klemen Tinal mengatakan pada era saat ini masyarakat harus bisa mandiri secara ekonomi. Kehadiran pemerintah, katanya, hanya untuk mendampingi dan mendorong pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri.

"Masyarakat harus mampu mengubah pola pikir. Sudah bukan waktunya lagi bawa-bawa proposal untuk minta-minta bantuan kepada pemerintah. Masyarakat harus mandiri," kata Klemen Tinal.

Ia mengatakan, dengan adanya pembentukan sejumlah distrik baru di pedalaman Mimika seperti Distrik Amar di Mimika Barat, Distrik Hoeya dan Alama di dataran tinggi Mimika yang merupakan pemekaran dari Distrik Jila maka harus diikuti dengan kesungguhan seluruh komponen masyarakat setempat untuk ikut aktif membangun daerah mereka.

Untuk mendorong percepatan pembangunan di distrik-distrik baru yang sulit dijangkau dengan sarana transportasi apa pun itu, maka tahun ini Pemkab Mimika telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Lapangan Terbang (Lapter) Perintis di Hoeya, Kapiraya dan Alama.

Klemen Tinal juga meminta masyarakat Mimika yang berasal dari berbagai latar agama, suku, ras dan golongan agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam semangat "eme neme yauware" (bersatu, bersaudara membangun).

Menurut Klemen Tinal, agar kehidupan masyarakat Mimika yang heterogen tersebut tetap harmonis maka tidak dibenarkan berkembang paham-paham keagamaan dan ideologi yang tidak menghargai perbedaan.

"Pandangan dan paham-paham yang bersifat ekstrim kiri dan kanan tidak boleh ada di Mimika karena hal itu tidak menghargai kasih dan hubungan yang harmonis antar sesama manusia," tutur Klemen Tinal.

Agar kondisi kamtibmas di Mimika bisa kondusif, Klemen Tinal mengimbau masyarakatnya untuk tidak mengonsumsi minuman keras (miras) beralkohol. Larangan konsumsi miras terutama ditujukkan kepada para pimpinan instansi dan kalangan PNS di lingkungan Pemkab Mimika. 
Sumber : Antara News

Jumat, 16 Desember 2011

Ribuan Buruh PT Freeport di Papua sepakat mengakhiri pemogokan selama tiga bulan

Mogok Karyawan PT.Freport - Foto BBC Indonesia
Juru bicara serikat pekerja Freeport Juli Parrorongan mengatakan kesepakatan ini ditantangani di Jakarta dengan pihak manajemen Rabu (14/12).
"Yang pertama kenaikan upah secara flat (rata) selama dua tahun sebanyak 37%... dan yang kedua adalah tidak ada pihak pekerja yang dikenai sanksi atas mogok kerja kali ini," kata Juli kepada BBC Indonesia.
"Yang ketiga adalah perusahaan akan membayar upah pekerja yang mogok, selama tiga bulan upah pokok," tambah Juli.
Sekitar 8.000 dari 23.000 karyawan Freeport mulai melakukan pemogokan sejak 15 September lalu dan insiden ini mengganggu produksi tambang perusahaan emas dan tembaga itu.
Juli mengatakan para karyawan dijadwalkan akan mulai lagi bekerja Sabtu 17 Desember.

FOKUS OPERASI

Para karyawan pada mulanya mengajukan tuntutan kenaikan gaji sebesar 20 kali lipat dari gaji minimum sebesar US$1,50 per jam menjadi $30 per jam. Tetapi tuntutan kenaikan itu terus menurun.
PT Freeport Indonesia sendiri menyatakan fokus perusahaan itu saat ini adalah memulai lagi kembali operasi.
"PT FI akan memusatkan pada upaya memulai lagi operasi dalam kondisi aman dan efisien," kata Freeport dalam satu pernyataan hari Rabu.
Freeport menyatakan Oktober lalu pengapalan emas dan tembaga terganggu karena hal yang di luar kendali sehingga perusahaan itu terhindar dari sanksi atas kewajiban terhadap konsumen
Kesepakatan diakhirinya pemogokan karyawan Freeport ini disambut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite.
"Kami mendukung perjanjian yang akan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak karena tentunya semua ini akan berdampak pada karyawan, perusahaan dan perekonomian," kata Thamrin seperti dikutip kantor berita AFP.
Pada September lalu, saat pemogokan baru dimulai, produksi dikurangi menjadi 230.000 ton per hari dengan kerugian US$6,7 juta pendapatan pemerintah, menurut data kementerian energi dan mineral.
Sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/12/111214_freeportstrikeends.shtml

Berbagi