 |
| Mako Tabuni, Sebby Sambom & Wim Marikan (@Binpa) |
JAYAPURA – Adanya pernyataan Elieser Awom yang menyatakan diri sebagai bagian kelompok TPN-OPM saat menyampaikan pandangan politiknya pada momen perayaan 1 Desember di Lapangan Makam Theys Eluay sebagaimana diberitakan Bintang Papua Edisi 2 Desember 2011 di halaman depan, mendapat penolakan dari TPN-PB garis keras.
“Kami dari TPN-PB garis keras, mempertanyakan status Elieser Awom. Dia sebagai apa,” ungkap ‘Jenderal’ Goliat Tabuni, Panglima Tertinggi TPN-PB wilayah Puncak Jaya melalui Anton Tabuni selaku Sekjen TPN-PB kepada Bintang Papuam Minggu (4/12) kemarin.
Wawancara ini yang difasilitasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yakni Wakil Ketua I KNPB Mako Tabuni, dan dua anggotanya Sebby Sambom dan Wim Marikan, Anton Tabuni , saat berkunjung ke kantor Redaksi Bintang Papua, mengeluarkan pernyataan sikap politiknya.
Menurutnya, Elieser Awom tidak lagi diakui sebagai anggota TPN-OPM, karena sudah menyerah saat ditahan di Lapas Kalisosok . “Jadi kami tau Elieser Awom adalah statusnya bukan lagi pejuang revolusioner TPN-OPM Papua Barat, tetapi statusnya Tapol/Napol. Dia sudah menyerah ditahanan Kalisosok Tahun 2000 dan dibebaskan oleh Presiden Abdurahman Wahid,” terangnya. Hal itu dikatakan, karena kelompok TPN-OPM selama ini tidak bisa bergerak di perkotaan. “Kami TPN-PB saja tidak bisa ke kota. Kami tidak bisa bicara di forum-forum resmi saya belum bisa. Karena TNI dan Polri selalu mengejar. Contohnya di Puncak Jaya ini setiap saat ada penyisiran. Setiap detik sampai saat ini ada penyisiran. Kami melakukan perlawanan, tapi kami masih bertahan untuk memperoleh kemerdekaan Papua Barat,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengeluarkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Belanda juga PBB dan Dunia. “Harus dihargai keinginan bangsa Papua Barat, karena masalahnya dalah masalah kemanusiaan yang harus diperhatikan secara serius, sesuai dengan legalitas internasional, berdasarkan hak pribumi,” ungkapnya.
Selain itu, Anton Tabuni juga mendesak untuk segera diadakan perundingan segitiga atau segera mengakui kedaulatan Papua Barat.
“Jenderal Goliat Tabuni tidak akan menyerah. Apapun alasan. Apapun itu kami tidak akan menyerah. Kami akan tetap merebut kemerdekaan sejati dan hak kemerdekaan dan kedaulatan bangsa papua,” tegasnya.
Selain itu, menyikapi perkembangan pasca KRP III yang merekomendasikan pembentukan negara federasi, juga mendapat penolakan keras dari TPN-PB. Hal itu diungkapkan Panglima TPN-PB, Goliat Tabuni melalui Sekrearis Jenderal TPN-PB Anton Tabuni, saat wawancara via telepon selulernya kepada Bintang Papua, Minggu (4/11). “Kepada masyarakat internasional di dunia, dan kepada masyarakat Indonesia serta pihak-pihak internasional di PBB dan terutama Sekjen PBB, dan presiden dan pemerintah di setiap negara di dunia, bahwa tindakan atau deklarasi 19 Oktober (KRP III, red) adalah benar-benar atau murni rekayasa dari segelintir orang,” ungkapnya.
Dikatakan bahwab, mengadakan Negara federasi adalah bertentangan dengan kontrak perjuangan orang Papua. “Perjuangan TPN-PB adalah dengan berbagai resiko-resiko berat dengan berperang di rimba raya. Maka TPN-PB tidak mendukung deklarasi 19 Oktober 2011,” tegasnya lagi. Dikatakan, deklarasi yang dilakukan Forkorus Yaboisembut sebagai pimpinan dewan adat, merupakan sudah melanggar hak asasi, hak politik, dan hak kedaulatan bangsa Papua. (aj/don/l03)
“Kami dari TPN-PB garis keras, mempertanyakan status Elieser Awom. Dia sebagai apa,” ungkap ‘Jenderal’ Goliat Tabuni, Panglima Tertinggi TPN-PB wilayah Puncak Jaya melalui Anton Tabuni selaku Sekjen TPN-PB kepada Bintang Papuam Minggu (4/12) kemarin.
Wawancara ini yang difasilitasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yakni Wakil Ketua I KNPB Mako Tabuni, dan dua anggotanya Sebby Sambom dan Wim Marikan, Anton Tabuni , saat berkunjung ke kantor Redaksi Bintang Papua, mengeluarkan pernyataan sikap politiknya.
Menurutnya, Elieser Awom tidak lagi diakui sebagai anggota TPN-OPM, karena sudah menyerah saat ditahan di Lapas Kalisosok . “Jadi kami tau Elieser Awom adalah statusnya bukan lagi pejuang revolusioner TPN-OPM Papua Barat, tetapi statusnya Tapol/Napol. Dia sudah menyerah ditahanan Kalisosok Tahun 2000 dan dibebaskan oleh Presiden Abdurahman Wahid,” terangnya. Hal itu dikatakan, karena kelompok TPN-OPM selama ini tidak bisa bergerak di perkotaan. “Kami TPN-PB saja tidak bisa ke kota. Kami tidak bisa bicara di forum-forum resmi saya belum bisa. Karena TNI dan Polri selalu mengejar. Contohnya di Puncak Jaya ini setiap saat ada penyisiran. Setiap detik sampai saat ini ada penyisiran. Kami melakukan perlawanan, tapi kami masih bertahan untuk memperoleh kemerdekaan Papua Barat,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengeluarkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Belanda juga PBB dan Dunia. “Harus dihargai keinginan bangsa Papua Barat, karena masalahnya dalah masalah kemanusiaan yang harus diperhatikan secara serius, sesuai dengan legalitas internasional, berdasarkan hak pribumi,” ungkapnya.
Selain itu, Anton Tabuni juga mendesak untuk segera diadakan perundingan segitiga atau segera mengakui kedaulatan Papua Barat.
“Jenderal Goliat Tabuni tidak akan menyerah. Apapun alasan. Apapun itu kami tidak akan menyerah. Kami akan tetap merebut kemerdekaan sejati dan hak kemerdekaan dan kedaulatan bangsa papua,” tegasnya.
Selain itu, menyikapi perkembangan pasca KRP III yang merekomendasikan pembentukan negara federasi, juga mendapat penolakan keras dari TPN-PB. Hal itu diungkapkan Panglima TPN-PB, Goliat Tabuni melalui Sekrearis Jenderal TPN-PB Anton Tabuni, saat wawancara via telepon selulernya kepada Bintang Papua, Minggu (4/11). “Kepada masyarakat internasional di dunia, dan kepada masyarakat Indonesia serta pihak-pihak internasional di PBB dan terutama Sekjen PBB, dan presiden dan pemerintah di setiap negara di dunia, bahwa tindakan atau deklarasi 19 Oktober (KRP III, red) adalah benar-benar atau murni rekayasa dari segelintir orang,” ungkapnya.
Dikatakan bahwab, mengadakan Negara federasi adalah bertentangan dengan kontrak perjuangan orang Papua. “Perjuangan TPN-PB adalah dengan berbagai resiko-resiko berat dengan berperang di rimba raya. Maka TPN-PB tidak mendukung deklarasi 19 Oktober 2011,” tegasnya lagi. Dikatakan, deklarasi yang dilakukan Forkorus Yaboisembut sebagai pimpinan dewan adat, merupakan sudah melanggar hak asasi, hak politik, dan hak kedaulatan bangsa Papua. (aj/don/l03)
Sumber Berita : Bintang Papua
0 Comments
Postingan
