Jumat, 20 Januari 2012

Terlalu Dekat dengan AS, Iran Ancam Tetangga

Angkatan Laut Iran
Menteri Luar Negeri Iran Ali Akbar Salehi memberikan peringatan kepada negara tetangganya untuk tidak terlalu dekat Amerika Serikat (AS). Menurutnya, negara tetangga seperti Arab Saudi telah membawa dirinya ke posisi yang membahayakan.

Amerika Serikat (AS) saat ini memang terus bersitegang dengan Iran mengenai program pengayaan nuklir Negeri Para Mullah itu. AS menuduh Iran telah mengembangkan senjata nuklir, yang tentunya dibantah oleh Iran.

Iran pun mengancam untuk melakukan penutupan di Selat Hormuz yang digunakan sebagai jalur distribusi minyak dunia. Bila terjadi penutupan, maka dipastikan bahwa distribusi minyak dunia akan mengalami gangguan besar.

"Kami menginginkan kedamaian dan kestabilan di wilayah ini. Tapi beberapa di wilayah ini justru ingin mengarahkan sebuah negara lain yang jauhnya sekira 12 ribu mil, untuk masuk ke wilayah kami," jelas Menteri Luar Negeri Ali Akbar Salehi saat melakukan kunjungan ke Turki, seperti dikutip Reuters, Jumat (20/1/2012).

"Saya meminta agar seluruh negara yang berada di kawasan (Arab), untuk tidak terlibat dalam posisi yang membahayakan," tutur Menlu Salehi setengah mengancam.

Arab Saudi sebagai eksportir minyak nomor satu di dunia, gelisah dengan ulah ancaman penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Mereka pun segera menambah pasokan minyak untuk konsumen tetap jika memang diperlukan. 

Selain Arab Saudi, Turki juga menjadi negara yang bermaksud untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap minyak Iran. Hal ini sudah dilakukan oleh perusahaan minyak Turki, Tupras.

Ancaman demi ancaman juga dihadapi oleh Iran. Uni Eropa sebagai contoh, mereka ingin menjatuhkan sanksi baru kepada Iran. Namun hal ini tidak disetujui oleh Rusia yang menilai sanksi baru itu hanya akan mengundang bencana.

Iran sendiri bersedia untuk melakukan negosiasi dengan AS. Namun pihaknya hanya bersedia melakukan negosiasi yang tanpa disertai syarat. AS sendiri tidak ingin berada duduk satu meja dengan Iran, jika Pemerintah Presiden Mahmoud Ahmadinejad itu menghentikan program pengayaan nuklirnya. 
Sumber : OkeZone

KINERJA FREEPORT 2012: Produksi tembaga naik, emas turun

Areal Pertambangan Freeport - Papua
Freeport McMoran Copper & Gold Inc memperkirakan penjualan dari tambang Grasberg, Papua, tahun ini mencapai 930 juta pound tembaga, naik tipis 10% dibandingkan penjualan pada 2011 sebesar 846 juta pound.
 
Sementara itu untuk penjualan emas tahun ini diperkirakan sebesar 1,3 juta ounce, turun 18% dari penjualan pada 2011 sebesar 1,1 juta ounce.
 
Dalam keterangan resminya hari ini, Freeport menyatakan penjualan emas diperkirakan lebih rendah dari 2011 karena kegiatan tambang di Grasberg tahun ini akan berada dalam bagian yang lebih rendah (lower grade section).
 
Freeport McMoran mencatat penjualan tembaga dari tambang Grasberg, Papua selama kuartal IV/2011 sebesar 50 juta pound, lebih rendah 83% dari kuartal IV/2010 sebesar 295 juta pound.
 
Sementara itu, penjualan emas selama kuartal IV/2011 hanya 102.000 ounce, lebih rendah 82% dari kuartal IV/2010 sebesar 565.000 ounce. Penurunan signifikan ini akibat dari aksi mogok tenaga kerja dan penghentian operasi sementara karena kerusakan pipa konsentrat dan bahan bakar di tambang Grasberg.
 
Freeport memperkirakan dampak dari aksi mogok kerja dan kerusakan pipa itu (bersih kepada PT Freeport Indonesia), termasuk penghentian kerja selama 8 hari pada Juli 2011, mencapai 235 juta pound tembaga dan 275.000 ounce emas selama 2011.
 
Namun pada Desember 2011, PT Freeport Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja untuk mengakhiri mogok kerja selama 3 bulan sejak 15 September 2011. Freeport Indonesia setuju untuk meningkatkan gaji pokok sebesar 24% pada tahun pertama dan 13% pada tahun kedua, sehingga total peningkatan sebesar 40% selama 2 tahun.
 
Freeport Indonesia juga akan membayar bonus setara dengan 3 bulan gaji dan setuju untuk menyediakan benefit lainnya seperti meningkatkan tunjangan perumahan, bantuan pendidikan, dan rencana tabungan pensiun. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa negosiasi gaji di masa yang akan datang akan berdasarkan biaya hidup dan daya saing gaji di Indonesia.
 
Secara keseluruhan pada 2011, Freeport melaporkan laba bersih selama 2011 mencapai US$4,6 miliar, meningkat tipis dari 2010 sebesar US$4,3 miliar. Sementara itu, total penjualan selama 2011 sebesar 3,7 miliar pound tembaga dan 1,4 juta ounce emas, menurun dibandingkan 3,9 miliar pound tembaga dan 1,9 juta ounce emas pada 2010.
 
Tahun ini, penjualan diperkirakan sebesar 3,8 miliar pound tembaga dan 1,2 juta ounce emas. Adapun harga rata-rata tahun ini diperkirakan sebesar US$3,5 per pound tembaga dan US$1.600 per ounce emas. Dari sisi investasi, Freeport menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) tahun ini sebesar US$4 miliar, terdiri dari US$2,4 miliar untuk proyek-proyek utama dan US$1,6 miliar untuk modal berkelanjutan (sustaining capital).  (ea)
----------------------------------------------------------------------
Berita ini telah ditulis oleh Vega Aulia Pradipta di Bisnis Indonesia Com
Jum'at, 20 Januari 2012 | 20:46 WIB

Belanda Mengkhianati Orang Papua

Kampanye Papua Merdeka di UK
Belakangan semakin gencar warga Papua menuntut kemerdekaan dari Republik Indonesia. Namun semakin keras tuntutan mereka, tindakan pihak keamanan Indonesia pun semakin bengis. Mereka menuntut merdeka, karena dulu diiming-imingi kemerdekaan oleh Belanda. Apa yang terjadi saat itu?
Koran Belanda De Volkskrant menampilkan berita tentang kasus Papua ini panjang lebar. Setelah lima puluh tahun, tulis koran ini, orang Papua juga masih merasa dikhianati Belanda. Kemerdekaan yang dijanjikan Belanda kepada rakyat Papua, tak kunjung datang. Tapi cita-cita kemerdekaan itu masih hidup di hati orang Papua.
Namun cita-cita itu ditindas dengan keras oleh pemerintah Indonesia. Demikian De Volkskrant mengawali laporannya.
Mempertahankan pengaruh
Ketika Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia pada 1949, Nieuw-Guinea, nama Papua di zaman Belanda, tetap dipertahankan sebagai wilayah jajahan Belanda. Alasannya apa, tidak jelas. Mungkin karena Belanda masih mau mempertahankan pengaruhnya di kawasan.
Lalu Belanda pun membangun kawasan itu dan berupaya untuk menjadikannya sebagai kawasan jajahan teladan. Mungkin tujuannya untuk menunjukkan ke mata dunia, bahwa penjajahan itu tidak selalu buruk.
Namun Indonesia tetap menuntut kawasan itu dan mengancam perang. Malah Indonesia beberapa kali mencoba melakukan invasi. Dunia internasional semakin mendesak Belanda untuk melepas daerah jajahannya itu, untuk mencegah bertambah parahnya kondisi.
Cikal bakal
Namun Belanda tidak mau sama sekali menyerahkan Papua kepada Indonesia. Belanda malah menyiapkan kemerdekaan kawasan itu. Maka pada 1 Desember 1961 Nicolaas Jouwe memperkenalkan bendera Bintang Kejora. Lalu dibentuklah Dewan Nieuw-Guinea, yang berfungsi sebagai cikal bakal pemerintah Papua Merdeka.
Indonesia menentang dengan sengitnya dan akhirnya tercapai kompromis di PBB. Kawasan itu akan dimasukkan di bawah naungan PBB dan lama kelamaan akan digelar "act of free choice", semacam referendum, supaya rakyat Papua bisa menentukan pilihan merdeka atau tidak.
Invasi Indonesia
Namun Indonesia cepat-cepat menginvasi kawasan itu sebelum Belanda hengkang dari sana. Pada 1969 "referendum" yang kontroversial itu digelar. Sekelompok orang Papua yang sudah dipilih lebih dahulu dipaksa memilih untuk bergabung dengan Republik Indonesia.
Dunia internasional sempat memprotes, tapi akhirnya pasrah juga.
Sejak itulah Nieuw-Guinea menjadi provinsi Indonesia dan diberi nama Irian Jaya. Ibu kota Holandia diganti dengan Jayapura.
Dari cerita di atas jelas sekali orang Papua saat itu dijanjikan oleh Belanda untuk merdeka. Tapi janji itu tak terpenuhi oleh Belanda. Karena janji Belanda itulah, orang Papua kecewa."Orang Papua dikhianati politisi." Demikian bunyi judul berita di De Volkskrant.

Forum Islam Tolak Referendum Maluku & Papua

Habib Rizieq
 "Kami mengecam segala intervensi asing di Papua untuk lepasnya Papua dari NKRI."
Pimpinan organisasi masyarakat dan gerakan Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) menolak referendum yang diwacanakan sekelompok orang di Maluku dan Papua. Hal ini menanggapi meningkatnya eskalasi konflik di dua wilayah ini.

Ketua Dewan Penasihat FUI Habib Rizieq menyatakan pihaknya mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di provinsi Papua dan Republik Maluku Selatan (RMS) di provinsi Maluku.

"Mereka melakukan berbagai tindakan teror yang sistematis kepada rakyat dan pemerintah, membakar kantor dan bendera merah putih seraya menaikkan bendera OPM dan RMS," kata dia di Gedung Kemhan, Jakarta, Jumat, 23 Desember 2011.

Bila pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas dan signifikan terhadap berbagai rongrongan dan teror yang dilakukan oleh OPM dan RMS, menurutnya umat Islam dari berbagai penjuru tanah air siap berhijrah dan berjihad ke Papua dan Maluku untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI.

FUI juga mendesak agar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mencabut pernyataannya bahwa di Papua tidak ada intervensi asing karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. "Kami mengecam segala intervensi asing di Papua untuk lepasnya Papua dari NKRI," pungkasnya. (umi)
Sumber : VIVA News

Menhan Yakin Penembakan di Papua Ulah OPM

MENHAN - RI 2012
Kementerian Pertahanan memastikan sejumlah rangkaian kejadian penembakan misterius di Papua adalah ulah dari golongan separatis yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM), bukan dari TNI atau Polri.

"Penembakan itu clear bukan dari TNI atau Polri. Tapi berasal dari OPM yang berbaur dengan masyarakat. Maka dari itu kita harus bersikap hati-hati," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Selasa, 17 Januari 2012.

Separatisme di Papua, embrionya di Sorong dan Timika, terkait dengan masalah Freeport.

Ditambahkan Purnomo, dalam acara Silaturahmi Menteri Pertahanan RI dengan Pemred Media Massa malam ini di Jakarta, separatisme di Papua, embrionya berada di Sorong dan Timika, terkait dengan masalah Freeport.

"Menyangkut otonomi daerah yang pembagian kuenya besar," katanya.

Disampaikan Purnomo, ada empat batalyon yang ada di Papua serta di Merauke untuk menjaga perbatasan. "Separatis saat ini masih ditangani oleh Polda setempat," kata Purnomo.
Sementara itu, menyinggung soal perbatasan wilayah Indonesia, Purnomo menyebutkan bahwa pihaknya selalu waspada. Saat ini Kemenhan sedang mengembangkan industri pertahanan dalam negeri dengan membangun Kapal Cepat Rudal 40.
Sumber : VIVA NEWS

Menurut Nick Messet : Ganti Organisasi Papua Merdeka Menjadi Organisasi Papua Membangun

West Papua Revolusionary Army

Messet meminta kelompok yang bergerilya di hutan untuk kembali ke tengah masyarakat.

Perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk kemerdekaan bangsa Papua, saat ini sudah tidak murni lagi. Pernyataan keras ini diungkapkan mantan Menteri Luar Negeri OPM, Nicholas Messet, Jumat 20 Januari 2012. Menurut dia, aksi OPM sudah diboncengi kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

"Pergerakan OPM sekarang tidak lagi murni memperjuangkan ideologi memerdekakan Papua, tapi sudah digunakan untuk kepentingan kelompok," katanya.

Pria yang sejak 1969 bermukim di Swedia ini menyatakan kekuatan tertentu itu berada di belakang setiap pergerakan OPM belakangan ini.

"Ada yang bermain. OPM kini sudah dipelihara atau dibina mereka," dia menandaskan, ketika ditanya tanggapannya terkait pendudukan markas OPM Eduda Pania.
Karena itu dia mengusulkan agar kepanjangan OPM segera diganti menjadi "Organisasi Papua Membangun", bukan lagi "Organisasi Papua Merdeka".

"Saya sudah pernah katakan di salah satu TV nasional, ada yang bermain untuk kepentingan proyek mereka," ucapnya. "Jadi, sebaiknya itu dihentikan. Sekarang mari membangun Papua. Jangan peralat orang Papua untuk proyek-proyek besar dan siapa saja."

Messet melanjutkan saat ini di dunia internasional nyaris tidak ada lagi yang berpikir soal Papua merdeka. Sebab, sudah ada solusi lain, yakni otonomi khusus. "Jangan lagi terbuai dengan mimpi kemerdekaan. Mari kita bangun Papua agar lebih baik lagi, dengan semangat otonomi khusus," dia menyerukan.

Karena itu, dia meminta kelompok-kelompok yang masih berseberangan dengan pemerintah dan masih bergerilya di hutan, untuk segera kembali ke tengah masyarakat dan bersama-sama membangun Papua.

"Tidak ada lagi artinya berjuang untuk merdeka, itu hanya sia-sia saja. Lebih baik membangun dengan semangat otonomi khusus," ujarnya.
Pihak TNI dan Polri membantah keras tudingan Messet itu. "Saya sudah baca di koran lokal, tapi saya akan cek dulu kepada yang bersangkutan," kata juru bicara Kodam 17 Cenderawasih, Kolonel Ali M Bogra saat berbincang dengan VIVAnews.com, Jumat 20 Januari 2012.

TNI, kata Ali,  akan berupaya menemui Messet untuk mengkonfirmasi tudingan yang sudah dipubliksikan koran lokal itu. TNI, kata Ali M Bogra,  belum mengambil sikap apapun atas tudingan Messet itu. 
Sumber : VIVA News

Senin, 16 Januari 2012

Aktivis Kemerdekaan Papua Menolak Diadili di Luar Papua

Ilustrasi [ Foto Okezone ]
Lima aktivis kemerdekaan Papua yang ditahan polisi dengan tuduhan makar menolak proses hukum di luar Pengadilan Negeri Kelas IIA Jayapura, Papua Barat. Kelimanya adalah Presiden Negara Federal Republik Papua Barat Forkorus Yaboisembut, Perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat Edison Waromi, Dominikus Sorabut, Selpius Boby, dan Agustinus Kraar.


Dalam rilis yang diterima Okezone, Senin (16/1/2012), Forkorus menjelaskan, usulan agar mereka diadili di luar Jayapura sebelumnya diwacanakan salah satu anggota kejaksaan Tinggi Provinsi Papua pada 11 Januari 2012.


“Kami menolak dengan tegas untuk diproses hukum di luar Pengadilan Negeri Kelas IIA Jayapura Papua Barat. Hal ini sejalan dengan amanat hukum di mana persidangan mesti dilakukan di tempat terjadinya perkara,” kata Forkorus.


Disamping itu, Forkorus ingin seluruh proses hukum dilakukan di tengah rakyat Papua. Oleh karena itu, dia meminta agar proses hukum dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IIA di Jayapura Papua.


“Namun, apabila proses hukum dilakukan di luar pengadilan Negeri kelas IIA maka tempat lain yang kami minta ialah di pengadilan Internasional. Hal ini penting mengingat kami sebagai Bangsa Papua tidak mau lagi selalu dikorbankan melalui proses hukum di Indonesia namun proses hukum dilakukan tempat yang netral demi mendapat keadilan bagi kami dan bagi rakyat bangsa Papua,” katanya.


Dalam seruannya, Forkorus kembali menyerukan agar bangsa Papua bersatu sembari mengecam cara pemaksaan, teror serta cara-cara kebiadaban lainnya, yang akan digunakan aparat penegak hukum untuk membawa tahanan politik keluar dari Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Abepura, Jayapura, ke lembaga pemasyarakatan yang lain di Wilayah Hukum Indonesia.
Sumber : Okezone
Untuk Isi Pernyataan dapat dilihat di halaman Media Central Demokrasi : Klik Disini

Berbagi